Jakarta, InfoPublik – Pembentukan Indonesia–Malaysia Halal Council yang direncanakan pada akhir 2026 diarahkan untuk memperkuat pengakuan sertifikasi halal sekaligus memperluas akses pasar produk kedua negara.

Rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming, dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Keduanya juga membahas penguatan kerja sama pembangunan perdesaan serta pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Gibran menyebut Malaysia sebagai sahabat dekat dan mitra strategis Indonesia serta berharap pertemuan tersebut membuka peluang kerja sama baru yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Yang Mulia. Terima kasih sekali untuk kedatangannya. Malaysia adalah kawan dekat kami, mitra strategis kami,” tutur Gibran.

“Saya sangat senang dengan kedatangan Yang Mulia. Saya yakin kunjungan Yang Mulia kali ini bisa lebih mempererat kerja sama dan juga membuka peluang-peluang baru yang nanti ke depan akan menguntungkan kedua negara,” lanjutnya.

Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki peluang memperluas pasar produk halal, baik di kedua negara maupun secara global.

Salah satu langkah yang dibahas adalah penguatan saling pengakuan produk halal agar produk Indonesia lebih mudah memasuki pasar Malaysia dan sebaliknya.

Ahmad Zahid menyebut nilai kebutuhan pasar halal dunia mencapai sekitar USD1,3 triliun dan membuka peluang bagi kedua negara untuk memperbesar pangsa pasar.

“Paling penting karena produk halal ini, di market, kebutuhan di dunia bernilai USD1,3 trillion. Besar. Dan tentunya, Indonesia dan Malaysia mempunyai market share untuk kita menawarkan produk-produk halal ke seluruh dunia,” ujarnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal, mengatakan Gibran juga mendorong kerja sama halal Indonesia-Malaysia berkembang menuju pembentukan ASEAN Halal Council.

“Mas Wapres sangat mendukung dan meminta segera dilakukan percepatan menuju ASEAN Halal Council. Karena ketika ASEAN Halal Council terwujud, ini sudah naik kelas halal,” tutur Haikal.

Sebagai tahap awal, Indonesia dan Malaysia berencana memprakarsai Indonesia–Malaysia Halal Council pada akhir 2026.

Menurut Haikal, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat pengakuan sertifikasi halal kedua negara.

“Rencananya di akhir tahun ini kita berdua memprakarsai Indonesia-Malaysia Halal Council. Sehingga barang-barang halal yang ada di Indonesia itu sudah otomatis halal di Malaysia dan barang-barang di Malaysia pun sudah di Indonesia,” jelasnya.

Selain industri halal, Gibran dan Ahmad Zahid membahas peluang penguatan kerja sama pembangunan kawasan perdesaan.

Ahmad Zahid menyampaikan keinginan memperluas kolaborasi antara Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia dengan kementerian yang menangani urusan desa di Indonesia.

Ia menilai kedua negara memiliki sejumlah kesamaan dalam pembangunan perdesaan sehingga dapat saling bertukar pengalaman, perencanaan, dan praktik baik.

“Banyak similarity atau kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, mungkin kita boleh berkongsi pengalaman. Boleh juga berkongsi perencanaan untuk memanjukan kawasan-kawasan perdesaan, terutamanya bagi daerah penduduk transmigrasi dari luar bandar (kota),” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa yang menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia sejak 2015 juga mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, hingga penanganan bencana.

Indonesia mendorong pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik dengan Malaysia untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Isu pelindungan PMI juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, mengatakan Gibran menekankan pentingnya memastikan pekerja migran Indonesia di Malaysia memperoleh proteksi dan pelindungan yang baik.

“Terkait dengan pelindungan pekerja migran yang ada di Malaysia. Termasuk tadi Pak Wakil Presiden juga memesankan pentingnya memberikan proteksi yang bagus, pelindungan yang baik terhadap pekerja-pekerja migran kita yang ada di Malaysia,” jelas Mukhtarudin.

Kedua negara juga membahas peluang penambahan kuota penempatan PMI di sektor formal.

Indonesia mendorong perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi agar penempatan PMI di Malaysia tidak hanya terkonsentrasi pada sektor informal.

“Yang kedua terkait dengan sektor-sektor penambahan kuota untuk sektor formal. Karena yang ada memang masih dominan oleh informal. Jadi, kita memperkuat juga sektor formal, khususnya yang di medium dan high-skilled workers,” pungkasnya.