Pemkab Sidoarjo Bentuk Satgas Pengawasan MBG, Perizinan dan Sanitasi SPPG Diperketat

Sidoarjo, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari perizinan dan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga proses pengolahan dan distribusi makanan.

Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta memenuhi ketentuan keamanan pangan.

“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu prosesnya, mulai dari bahan datang, pengolahan, selesai dimasak, packing sampai pengiriman,” ujar Subandi dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Program MBG di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/9/2026).

Subandi mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.

“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus memberikan dukungan agar program ini sukses di Sidoarjo,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan MBG memiliki berbagai aspek yang membutuhkan pengawasan, antara lain kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan pangan, kualitas dan keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

Subandi menekankan seluruh SPPG harus menyelesaikan perizinan sebelum menjalankan kegiatan. SPPG yang proses perizinannya belum tuntas diminta segera memenuhi seluruh persyaratan.

“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.

Selain perizinan, Pemkab Sidoarjo akan memperkuat pemeriksaan sanitasi tempat pengolahan makanan. Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan perizinan tetap akan diperiksa kembali untuk memastikan kondisi sanitasi memenuhi standar kelayakan.

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek ulang kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” kata Subandi.

Ia juga meminta pengelola SPPG memastikan kualitas bahan pangan sejak diterima hingga diolah. Bahan yang sudah tidak memenuhi standar tidak boleh digunakan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap dikelola, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.

Menurut Subandi, pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG juga perlu diperkuat agar setiap petugas memahami tanggung jawabnya dalam menjaga mutu dan keamanan pangan.

Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Satgas tingkat kabupaten nantinya diharapkan memperkuat koordinasi pengawasan dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa.

Subandi mengatakan keberhasilan MBG membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama pengelola SPPG sebagai unsur yang berhubungan langsung dengan penyediaan makanan.

“Program Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.

(Son)