Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi delegasi dari Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok Mr Zhang Zhili di ruang kerja, (foto: Humas Kemendes PDT)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Tiongkok untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi desa, serta kolaborasi multipihak.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat menerima audiensi delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Perdesaan Republik Rakyat Tiongkok, Zhang Zhili, di ruang kerjanya, Jumat (21/8/2026).
Yandri mengatakan, pembangunan perdesaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih sekitar 11,34 persen, atau lebih dari dua kali tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Selain itu, sekitar 10.000 desa belum memiliki akses listrik dan sekitar 45 persen desa masih rentan terhadap bencana alam.
"Olehnya, kami mendorong pendekatan Octahelix Collaboration, yaitu kolaborasi multipihak yang melibatkan berbagai aktor untuk mendukung inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan desa," kata Yandri.
Menurut Yandri, penguatan SDM menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan desa. Karena itu, kerja sama dengan Tiongkok melalui program Benchmarking Study dan seminar dinilai dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman baru bagi para kepala desa untuk diterapkan di wilayah masing-masing.
Yandri juga mengusulkan agar program Benchmarking tidak hanya diperuntukkan bagi kepala desa, tetapi diperluas melalui program Pemuda Bangun Desa. Para pemuda diharapkan mendapat kesempatan belajar dan bekerja di Tiongkok sehingga memperoleh pengalaman yang dapat dibawa untuk mendukung pembangunan di desa.
"Kami berharap kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang pembangunan perdesaan dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas, tetapi juga melalui kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan ekonomi perdesaan," ujarnya.
Kemendes PDT juga membuka peluang investasi dan keterlibatan sektor swasta, khususnya dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pengolahan dan hilirisasi produk unggulan desa, peningkatan produktivitas, pengembangan rantai nilai, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perdesaan.
Sejalan dengan itu, Kemendes PDT menyambut baik perkembangan rancangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendes PDT dan Ministry of Agriculture and Rural Affairs Republik Rakyat Tiongkok. MoU tersebut diharapkan segera difinalisasi dan menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih konkret serta memberikan manfaat bagi kedua negara.
Indonesia juga melihat pentingnya memperkuat kerja sama dengan Tiongkok melalui Global Poverty Alleviation and Rural Development Partnership (GPPAD). Indonesia siap berkontribusi aktif dalam platform tersebut sebagai sarana memperkuat pertukaran pengalaman dan kerja sama antarnegara dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan perdesaan.
Sementara itu, Zhang Zhili menyatakan kesepakatan mengenai pentingnya memperkuat kerja sama pada tingkat pemerintah, aparatur pemerintahan daerah, ahli, dan akademisi.
“Dalam kerja sama ini, kami berharap dapat menggunakan langkah-langkah yang nyata dan pragmatis untuk melaksanakan berbagai kesepahaman penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta memberikan kontribusi kita dalam bersama-sama mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama antara Tiongkok dan Indonesia,” kata Zhang.
Zhang juga menyampaikan dukungan Tiongkok terhadap sejumlah komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, termasuk target menghapus kemiskinan sebelum 2029.
Ia berharap semakin banyak perusahaan Tiongkok datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan produksi, khususnya di bidang pertanian. Menurutnya, hal tersebut perlu didukung dengan iklim usaha yang baik serta kepastian agar perusahaan dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan stabil.
"Selain itu, membantu perusahaan menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan stabil, serta mendorong terciptanya kemakmuran bersama di daerah setempat," kata Zhang.
