Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026). (Dok. Kemenko Pangan)
Jakarta, InfoPublik — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dalam rangka penataan dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG saat ini telah melayani sekitar 62,6 juta penerima manfaat, didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi serta 134.881 pemasok lokal yang terdiri dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pemasok lainnya.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan SPPG 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup wilayah prioritas, termasuk NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua. “Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Menko Pangan.
Pemerintah melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang difokuskan antara lain untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi siap operasional.
Percepatan aktivasi SPPG 3T di NTT menjadi perhatian karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen. Sejumlah kabupaten, termasuk Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Salah satu SPPG 3T yang siap operasional adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka yang direncanakan akan melayani dibawah 1.000 penerima manfaat.
Menko Pangan juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dan tidak mengurangi menu maupun kandungan gizi yang menjadi ketentuan program. “Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegas Zulkifli Hasan.
Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian/lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus mendorong penyelesaian kendala di lapangan, sehingga pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
