Digitalisasi Perlinsos, Menkomdigi Pastikan Layanan makin Mudah Diakses Masyarakat

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) agar pelayanan bantuan pemerintah semakin cepat, tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden menyoroti digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi.

Presiden menyebut lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pada saat implementasi nasional. Digitalisasi tersebut juga memangkas proses pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat berlangsung 75 hingga 200 hari menjadi hitungan menit.

“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” kata Presiden.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan arahan tersebut sejalan dengan tujuan transformasi digital pemerintah, yakni memastikan teknologi memberikan manfaat langsung dalam kehidupan masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, teknologi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, transformasi digital perlindungan sosial membutuhkan dukungan ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, pertukaran data, tata kelola, hingga literasi digital masyarakat.

Kemkomdigi sebelumnya telah memperkuat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data nasional untuk mendukung integrasi dan interoperabilitas sistem pemerintahan. Dalam uji coba digitalisasi bansos pada Juni 2026, SPLP memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan 100 persen dan tetap stabil ketika menghadapi lonjakan lebih dari 50 ribu transaksi dalam satu jam.

“Ketika masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang berkali-kali, mengeluarkan biaya perjalanan, atau mengulang data yang sudah dimiliki negara, di situlah digitalisasi memberikan manfaat yang nyata,” kata Meutya.

Sebelum digitalisasi diterapkan, keluarga yang mengakses proses pendaftaran bantuan sosial dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Dengan sistem digital, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya tersebut.

Selain mempercepat layanan, digitalisasi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan. Kemkomdigi menilai kualitas data, tata kelola, dan kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi fondasi penting agar digitalisasi bansos berjalan akurat dan tepat sasaran.

Kemkomdigi juga tengah menyiapkan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam digitalisasi bansos. Uji coba pemanfaatan AI telah dilakukan di Banyuwangi untuk mendukung intervensi digital dalam penyaluran bantuan sosial.

Sebelumnya, Kemkomdigi juga menjelaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial diarahkan untuk mengatasi persoalan data yang terfragmentasi, duplikasi penerima, hingga kesalahan penyaluran bantuan. Pendekatan berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) dikembangkan agar layanan perlindungan sosial semakin terintegrasi.

Meutya menegaskan perluasan digitalisasi harus dibarengi dengan penguatan keamanan digital dan literasi masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong mengedukasi masyarakat agar mengakses layanan melalui kanal resmi pemerintah, mewaspadai penipuan, serta menolak pungutan yang mengatasnamakan bantuan sosial.

“Ketangguhan infrastruktur teknologi yang kita bangun di pusat tidak akan pernah cukup tanpa benteng pertahanan yang kuat di sisi masyarakat,” tegasnya.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan digitalisasi perlindungan sosial akan terus diperluas ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi sebagai bagian dari agenda Pro Kesra Terintegrasi.

Menkomdigi memastikan Kemkomdigi akan terus mendukung perluasan transformasi digital lintas sektor agar pembangunan teknologi tidak berhenti pada penyediaan sistem, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang semakin sederhana, efisien, transparan, aman, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.