DEFA ASEAN Diharapkan Berlaku pada 2027, Dorong Transaksi Digital Lintas Negara
Ilustrasi chatGPT transformasi ekonomi digital ASEAN. (Istimewa)
Manila, InfoPublik – Negara-negara anggota ASEAN memperkuat kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), sebuah kerangka perjanjian yang ditujukan untuk mempermudah perdagangan dan transaksi digital lintas negara di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan informasi yang didapatakn InfoPublik.id menyebutkan, DEFA ditandatangani di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026), setelah melalui proses perundingan yang dimulai pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
Perjanjian tersebut diharapkan mulai berlaku pada awal 2027, dengan cakupan kerja sama meliputi perdagangan elektronik, pembayaran digital, perlindungan data, keamanan siber, serta pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Bagi Indonesia, DEFA diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen di negara-negara ASEAN.
Melalui penguatan aturan dan kerja sama digital kawasan, pelaku UMKM berpotensi lebih mudah memasarkan produk dan menjalankan transaksi dengan pembeli dari negara anggota ASEAN lainnya.
Selain memperluas akses pasar, DEFA juga diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran digital lintas negara.
Penguatan interoperabilitas pembayaran tersebut diharapkan dapat membuat transaksi antarnegara lebih praktis bagi konsumen maupun pelaku usaha.
Pada aspek administrasi perdagangan, pemanfaatan dokumen, faktur, dan autentikasi elektronik diharapkan dapat mengurangi proses manual sekaligus membantu menekan biaya transaksi.
DEFA juga mencakup penguatan perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan siber untuk mendukung terciptanya ekosistem transaksi digital yang lebih aman.
Sementara itu, kerja sama pengembangan keterampilan dan inovasi berpotensi memberikan peluang bagi talenta digital serta perusahaan teknologi Indonesia untuk menjangkau pasar regional.
Indonesia memiliki peran dalam mendorong pembentukan DEFA sejak menjadi Ketua ASEAN pada 2023.
Pada masa keketuaan tersebut, Indonesia menjadikan DEFA sebagai salah satu agenda strategis penguatan ekonomi digital kawasan.
Perundingan DEFA secara resmi diluncurkan di Jakarta pada 3 September 2023.
Perjanjian tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat integrasi ekonomi digital sekaligus meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN.
Berdasarkan studi yang dirujuk dalam materi ASEAN, keberhasilan pelaksanaan DEFA diperkirakan dapat meningkatkan potensi nilai ekonomi digital kawasan pada 2030, dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun.
Angka tersebut merupakan proyeksi potensi ekonomi, bukan nilai transaksi yang telah terealisasi.
Bagi Indonesia, penguatan kerja sama ekonomi digital ASEAN diharapkan dapat membantu UMKM, tenaga profesional, dan perusahaan teknologi nasional memperluas jangkauan usaha melampaui pasar domestik.
Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan perjanjian, kesiapan infrastruktur digital, serta kemampuan pelaku usaha memanfaatkan peluang pasar regional.
