Bansos Lebih Adil, Perlinsos Ditargetkan Berlaku Nasional Mulai Oktober 2026
Ilustrasi ChatGPT
Ilustrasi ChatGPT
Jakarta, InfoPublik – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menargetkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dapat diterapkan secara nasional mulai Oktober 2026 setelah uji coba di 43 kabupaten/kota menunjukkan hasil yang positif. Sistem tersebut diproyeksikan menjadi acuan utama dalam penentuan penerima bantuan sosial secara lebih akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, mengatakan keberhasilan uji coba Perlinsos tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital.
"Yang baru dari cara kita sekarang adalah pola kolaborasinya. Alhamdulillah, tumpang tindih antarlembaga berhasil kita hindari sehingga SPLP dapat berjalan cukup efektif dalam mendukung uji coba Perlinsos," ujarnya saat dihubungi InfoPublik, Rabu (29/7/2026).
Menurut Rahmat, Perlinsos dirancang sebagai instrumen pemerintah untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial secara lebih tepat. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui hasil kelayakan setelah menyelesaikan proses pendaftaran karena verifikasi dilakukan secara otomatis menggunakan data yang telah terintegrasi.
"Setiap orang yang mendaftar langsung mengetahui hasil kelayakannya, apakah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan atau tidak. Kandidat penerima sudah bisa diketahui sejak proses pendaftaran selesai," katanya.
Ia menjelaskan pemerintah bersama Kementerian Sosial tengah mempersiapkan proses penetapan penerima bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi Perlinsos. Penetapan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.
Selain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rahmat mengatakan pemerintah mulai menjajaki pemanfaatan Perlinsos sebagai dasar penentuan penerima berbagai program subsidi lain, termasuk subsidi listrik dan LPG.
"Penargetan penerima bantuan harus menggunakan pendekatan seperti Perlinsos karena mengedepankan transparansi, kemudahan, dan keadilan. Dengan begitu, subsidi negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," jelasnya.
Rahmat menambahkan pemerintah menargetkan pada Oktober 2026 seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses Portal Perlinsos untuk mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT.
Ia berharap penerapan sistem tersebut mampu mengurangi kesalahan penargetan (exclusion error maupun inclusion error) yang selama ini masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial.
"Harapannya tidak boleh ada lagi masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara tetapi tidak terlihat oleh sistem. Melalui Portal Perlinsos, semua orang yang membutuhkan bantuan memiliki cara yang mudah untuk mengajukan diri sehingga dapat diproses secara lebih cepat dan tepat sasaran," ungkapnya.
Menurut Rahmat, transformasi digital melalui Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan perlindungan sosial yang lebih inklusif, transparan, serta mampu memastikan bantuan dan subsidi negara diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
© Copyright 2026, All Rights Reserved