Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. (foto: Humas Kemendes PDT)
Jakarta, InfoPublik – Di tengah meningkatnya jumlah desa mandiri dan berkembangnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam menggerakkan ekonomi lokal, pemerintah masih menghadapi tantangan besar berupa ribuan desa tertinggal, keterbatasan akses listrik, serta tingkat kemiskinan pedesaan yang masih relatif tinggi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengungkapkan saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Selain itu, sebanyak 5.758 desa belum terjangkau jaringan listrik PLN.
“Saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN,” kata Yandri dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, desa-desa tertinggal tersebut tersebar di 30 kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal. Sementara itu, angka kemiskinan di wilayah pedesaan masih mencapai 10,72 persen.
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Kemendes PDT menerapkan pendekatan Octahelix dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, sektor swasta, BUMN, lembaga negara, hingga mitra internasional.
“Kami menyadari menyelesaikan persoalan desa tidak cukup hanya mengandalkan APBN, harus menggandeng kalangan lain karena harus mengurus 75.266 desa di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, perkembangan ekonomi desa menunjukkan tren positif. Saat ini terdapat 47.077 BUMDesa yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan ketahanan pangan. Keberadaan BUMDesa juga semakin berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Sebanyak 833 BUMDesa telah menjadi penyalur bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis melalui 950 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, 33 BUMDesa telah berperan sebagai pengelola SPPG.
Kemendes PDT juga terus mendorong pengembangan Desa Ekspor sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Hingga saat ini tercatat 339 desa telah melakukan ekspor ke 59 negara tujuan.
“Desa sudah bisa langsung ekspor ke luar negeri. Sudah ada 339 Desa Ekspor dengan 59 negara tujuan ekspor,” kata Yandri.
Data Kemendes PDT menunjukkan kualitas pembangunan desa terus mengalami peningkatan. Jumlah desa mandiri pada 2025 meningkat 4,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah desa mandiri tercatat sebanyak 17.203 desa.
Selain itu, jumlah desa maju juga meningkat menjadi 23.579 desa. Kenaikan tersebut diikuti berkurangnya jumlah desa berkembang yang kini tersisa 21.813 desa.
Untuk menjaga percepatan pembangunan desa dan pengentasan daerah tertinggal, Kemendes PDT mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp5,51 triliun pada 2027. Namun, pagu indikatif yang diterima baru mencapai sekitar Rp1,78 triliun sehingga masih terdapat selisih kebutuhan anggaran sebesar Rp3,72 triliun.
Komisi V DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan alokasi anggaran Kemendes PDT dalam RAPBN 2027 guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, pembangunan desa, percepatan pengentasan daerah tertinggal, serta penguatan ekonomi desa melalui revitalisasi BUMDesa.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkecil kesenjjangan pembangunan antarwilayah menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing.
