Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026) (Foto: Bakom RI)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah mulai menyusun arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Dalam penyampaian di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen utama negara untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Target tersebut menjadi bagian dari fondasi pembangunan nasional yang diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
Menurut Presiden, setiap kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah harus berpijak pada amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. “Saya telah disumpah di hadapan rakyat, tugas saya untuk menjalankan UUD 1945. Saya bertanggung jawab melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa APBN harus menjadi alat perjuangan bangsa dalam memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Karena itu, penyusunan APBN 2027 diarahkan agar tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
“APBN adalah alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar ekonomi bangsa, dan memastikan setiap warga negara hidup lebih sejahtera,” katanya.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan penyusunan APBN 2027. Selain pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi diperkirakan berada pada kisaran 1,5–3,5 persen dengan nilai tukar rupiah Rp16.800–17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintah juga memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 6,5–7,3 persen. Sementara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok pada kisaran USD70–95 per barel.
Di sektor energi, lifting minyak mentah ditargetkan mencapai 602–615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi diproyeksikan sebesar 934–977 ribu barel setara minyak per hari.
Adapun postur APBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara berada pada kisaran 13,62–14,80 persen PDB. Defisit anggaran dipatok tetap terkendali di level 1,80–2,40 persen PDB.
Tidak hanya mengejar pertumbuhan, pemerintah juga menargetkan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 4,30–4,87 persen.
Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik pada kisaran 0,362–0,367 sebagai indikator menurunnya ketimpangan ekonomi. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui indeks modal manusia sebesar 0,575 dan peningkatan kesejahteraan petani dengan indeks kesejahteraan petani mencapai 0,8038.
Di bidang ketenagakerjaan, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Melalui arah kebijakan APBN 2027 tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
