Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin dalam kegiatan Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama redaktur media nasional (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid)
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat capaian signifikan dalam program revitalisasi satuan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan layanan khusus sepanjang 2025. Program ini tidak hanya melampaui target fisik pembangunan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung di daerah serta memperkuat ekosistem pembelajaran yang lebih aman dan inklusif.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa realisasi revitalisasi pada 2025 menunjukkan peningkatan tajam dibanding target awal.
“Target SMK sekitar 900 unit, realisasinya mencapai 1.465. Begitu juga SLB, PKBM, hingga SKB mengalami penambahan, termasuk pembangunan unit sekolah baru,” ujar Tatang, dalam kegiatan Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama redaktur media nasional, Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan, hampir seluruh proyek telah rampung, kecuali sebagian kecil yang terdampak bencana. Distribusi program juga dinilai merata, menjangkau seluruh provinsi dari Aceh hingga Papua, bahkan menyasar layanan pendidikan bagi pekerja migran di Malaysia melalui revitalisasi fasilitas dan pendidikan jarak jauh.
Tatang menjelaskan, penentuan lokasi revitalisasi mengacu pada sistem perencanaan nasional berbasis data, yaitu KRISNA, yang dikelola bersama oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta diverifikasi secara teknis oleh Kementerian PUPR.
Pendekatan ini memastikan intervensi dilakukan pada satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menjamin pemerataan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah.
Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, program revitalisasi terbukti menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Setiap proyek pembangunan rata-rata menyerap sekitar 34 tenaga kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi dari sektor bahan bangunan, konsumsi, transportasi, hingga alat tulis kantor.
“Dana yang langsung masuk ke sekolah dibelanjakan di daerah, sehingga menggerakkan ekonomi setempat dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Tatang.
Model swakelola yang diterapkan juga dinilai lebih efisien. Bahkan, sejumlah sekolah swasta mampu mengoptimalkan anggaran dengan menambah ruang kelas atau memperbaiki fasilitas lain di luar rencana awal.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, revitalisasi diarahkan untuk membangun ekosistem pembelajaran yang utuh—mencakup kenyamanan, keamanan, hingga peningkatan semangat belajar siswa.
Menurut Tatang, pendekatan ini sangat penting, terutama bagi sekolah luar biasa (SLB) yang membutuhkan fasilitas ramah disabilitas, serta SMK yang memerlukan ruang praktik dengan spesifikasi khusus.
“Ini bukan hanya membangun gedung, tetapi memastikan lingkungan belajar yang layak dan memotivasi. Ketika siswa nyaman, proses belajar akan lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya rasa kepemilikan, khususnya pada sekolah swasta yang terlibat langsung dalam pembangunan. Dengan keterlibatan tersebut, sekolah diharapkan lebih menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas.
Memasuki 2026, Kemendikdasmen mengarahkan fokus program pada percepatan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Setelah itu, intervensi akan diperluas ke sekolah dengan kerusakan berat serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama ini menghadapi tantangan akses dan infrastruktur.
Di wilayah 3T, pemerintah juga mempertimbangkan skema kolaboratif lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program tetap efektif, termasuk kemungkinan kerja sama dengan berbagai pihak.
Tatang menegaskan, keberlanjutan program revitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya tampung pendidikan, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. “Dengan infrastruktur yang lebih baik, kita ingin memastikan akses pendidikan semakin merata dan kualitas pembelajaran meningkat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
21_thumb.jpeg)
