Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto dalam kegiatan Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama redaktur media nasional. (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 dengan fokus pada daerah terdampak bencana, wilayah tertinggal, serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar peningkatan kualitas pendidikan sekaligus penguatan ekonomi daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi mencakup pendekatan menyeluruh yang melibatkan masyarakat.
“Revitalisasi mencakup pembangunan baru dan rehabilitasi, dengan prinsip utama keamanan, percepatan perbaikan, serta gotong royong masyarakat,” ujar Gogot, Dalam kegiatan Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama redaktur media nasional, Kamis (30/4/2026).
Pada 2025, program revitalisasi menunjukkan kinerja signifikan. Dari target awal sekitar 10 ribu satuan pendidikan, realisasi meningkat menjadi lebih dari 16.600 sekolah atau naik sekitar 54 persen.
Menurut Gogot, capaian tersebut didorong oleh perbaikan tata kelola, termasuk verifikasi kebutuhan berbasis data satuan pendidikan yang diperbarui secara berkala. “Kami memastikan intervensi tepat sasaran sesuai kondisi riil sekolah, sehingga hasilnya lebih optimal,” katanya.
Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 triliun hingga Rp14 triliun guna merehabilitasi 10.722 sekolah. Skema ini tetap mengedepankan penyaluran langsung ke satuan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan.
Pendekatan tersebut terbukti memberikan dampak ekonomi langsung di daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas usaha lokal.
“Dana yang digelontorkan ke sekolah tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Selain perbaikan bangunan, pemerintah menambahkan dua intervensi baru pada 2026, yakni penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan sekolah.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih sehat dan nyaman, termasuk perbaikan fasilitas dasar seperti sanitasi, taman, hingga area pendukung lainnya.
“Hal-hal kecil seperti penataan lingkungan sering terabaikan, padahal sangat menentukan kenyamanan belajar,” ujar Gogot.
Dalam implementasinya, pemerintah memprioritaskan wilayah terdampak bencana, termasuk di kawasan Sumatra dan Aceh. Saat ini, sebagian anggaran telah mulai disalurkan untuk percepatan rehabilitasi.
Setelah penanganan daerah bencana, program akan dilanjutkan ke wilayah dengan kerusakan berat serta daerah di luar kategori tersebut secara bertahap.
“Fokus utama kami memastikan sekolah di wilayah terdampak bencana dapat segera kembali berfungsi,” tegasnya.
Revitalisasi sekolah juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah lainnya, seperti penguatan layanan kesehatan sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan terintegrasi, pemerintah berharap pembangunan fisik dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
“Kami tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menyiapkan ekosistem yang mendukung pembelajaran dan kesejahteraan siswa,” ujar Gogot.
Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia belajar di lingkungan yang aman, layak, dan berkualitas.
21_thumb.jpeg)
