Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, Madihah (Kerudung Cokelat) (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid)
Probolinggo, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat implementasi program Sekolah Rakyat (SR) sebagai strategi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 (SR-T7) di wilayahnya merupakan bagian dari program rintisan nasional yang langsung direspons cepat oleh pemerintah daerah sejak awal peluncuran.
“Sejak program ini disampaikan pemerintah pusat, kami langsung menindaklanjuti dengan pengajuan dan penyediaan sarana prasarana. Alhamdulillah, Kota Probolinggo termasuk dalam kategori rintisan awal,” ujar Madihah, dalam kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).
Ia menuturkan, konsep “terintegrasi” dalam SR-T7 tidak hanya merujuk pada jenjang pendidikan yang mencakup SMP dan SMA dalam satu lokasi, tetapi juga pada pendekatan penyelesaian masalah secara menyeluruh melalui sinergi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, serta dukungan pemerintah pusat.
Dalam implementasinya, Pemkot Probolinggo memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai asrama siswa, serta memanfaatkan gedung sekolah yang ada untuk kegiatan belajar mengajar. Model ini memungkinkan program berjalan cepat meski dengan keterbatasan waktu dan infrastruktur awal.
Madihah mengungkapkan, pelaksanaan program dibagi dalam tiga fase utama, yakni inisiasi, validasi, dan penguatan. Pada fase validasi, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga desil satu dan dua atau kategori paling miskin.
“Prosesnya dilakukan door to door untuk memastikan ketepatan sasaran. Ini penting agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” katanya.
Saat ini, jumlah siswa aktif mencapai 91 orang dari total awal 100 siswa, dengan tingkat putus sekolah (drop out) yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan siswa, termasuk pendampingan psikososial melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
“Anak-anak ini memiliki latar belakang yang kompleks. Sebagian bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya pendidikan formal, tetapi juga pendampingan mental dan sosial,” ujar Madihah.
Perubahan signifikan terlihat dari sisi kepercayaan diri dan pola pikir siswa. Jika sebelumnya banyak yang tidak memiliki harapan tinggi terhadap masa depan, kini mereka mulai memiliki cita-cita dan optimisme yang lebih kuat.
“Dulu ada yang bercita-cita sangat sederhana karena keterbatasan akses. Sekarang, setelah mendapatkan pendidikan dan pendampingan, kepercayaan diri mereka tumbuh dan cara pandang terhadap masa depan berubah,” ungkapnya.
Untuk memastikan keberlanjutan setelah lulus, Pemkot Probolinggo juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang menyediakan peluang beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga membuka akses pelatihan keterampilan dan menjajaki kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
“Bagi yang melanjutkan pendidikan tinggi sudah ada skema beasiswa. Sementara yang tidak, kami arahkan ke pelatihan keterampilan dan peluang kerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program dari Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Di sisi lain, intervensi juga menyasar orang tua siswa. Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan seperti laundry dan pengolahan makanan, disertai dukungan peralatan dan akses permodalan. Hingga saat ini, sekitar 60 dari 100 orang tua telah mengikuti pelatihan tersebut.
Langkah ini bertujuan agar keluarga memiliki sumber penghasilan mandiri, sehingga anak dapat fokus menjalani pendidikan tanpa harus menjadi tulang punggung keluarga.
“Pendekatan kami dari hulu ke hilir. Tidak hanya anak yang dibina, tetapi orang tua juga diberdayakan. Harapannya, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara holistik dan berkelanjutan,” kata Madihah.
Dengan berbagai capaian tersebut, Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo kini menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program serupa. Pemerintah optimistis, model ini dapat melahirkan generasi unggul dari keluarga prasejahtera dan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
