Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada 2026 untuk meningkatkan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara (Sumut).

“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerja ke Samosir, Sumut, Rabu (25/3/2026).

Anggaran tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi, serta Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program penataan kawasan kumuh dan BSPS menjadi langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.

Selain itu, program ini juga bertujuan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.