Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengapresiasi kepedulian pelajar terhadap keamanan ruang digital, terutama terkait kekerasan dan perundungan di media sosial.
Aspirasi tersebut dinilai penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam memperkuat pelindungan anak di ranah digital melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Apresiasi itu disampaikan Meutya saat menerima Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Doli Kurnia, bersama perwakilan organisasi pelajar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pelajar untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta kekhawatiran mereka mengenai keamanan anak di media sosial, termasuk persoalan kekerasan dan perundungan digital.
“Kami mengapresiasi anak-anak muda hebat yang tidak hanya memberi masukan, tapi juga semangat untuk kami terus melakukan langkah-langkah pelindungan anak di ranah digital,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, masukan dari pelajar penting karena mereka merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan berbagai platform digital. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pelindungan anak benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi, karena mereka juga perlu mendapatkan informasi dan literasi yang lebih banyak lagi,” katanya.
Meutya menegaskan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak dapat hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Perusahaan teknologi besar (Big Tech) yang beroperasi di Indonesia juga harus mengambil tanggung jawab dalam memastikan platform mereka memberikan pelindungan bagi anak.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia menilai keterlibatan pelajar menjadi bagian penting dalam memperluas gerakan pencegahan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Menurutnya, kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik dan verbal, tetapi juga semakin meluas di ruang digital.
“Kekerasan terhadap anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal, tetapi juga ada kekerasan digital yang sekarang sudah mulai meluas,” ujar Ahmad Doli.
Ia menambahkan, gerakan pencegahan kekerasan dan perundungan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelajar yang memahami langsung persoalan di lingkungan mereka.
“Gerakan ini tidak boleh berhenti. Harus diperluas secara masif dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Terutama yang di depan adalah adik-adik pelajar ini karena mereka mengalami langsung dan tahu persis lingkungan mereka,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan OSIS Jakarta, OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (Genre), serta Forum Anak. Keterlibatan berbagai organisasi pelajar diharapkan memperkuat sinergi pemerintah, masyarakat, dan generasi muda dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi anak.