Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini saat menyampaikan materi dalam acara Digital Policy Days 2026 yang berlangsung secara daring. (Foto: Zoom Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Lebih dari 15 ribu penyelenggara sistem elektronik (PSE) masuk dalam cakupan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Penyelenggara Elektronik dalam Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).
Besarnya cakupan tersebut mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kesiapan kelembagaan, kompetensi pengawas, serta mekanisme verifikasi risiko layanan digital.
Penguatan itu diperlukan untuk memastikan setiap produk, layanan, dan fitur digital yang beroperasi di Indonesia memperhatikan aspek keselamatan anak.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan, implementasi PP Tunas merupakan pekerjaan besar yang tidak cukup hanya diselesaikan melalui penerbitan regulasi teknis. Kesiapan organisasi dan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar seluruh tahapan pengawasan berjalan efektif.
“Pekerjaan ini sangat besar. Saat ini kami baru menerima laporan dari 254 produk, layanan, dan fitur dari 95 PSE, sementara PSE ataupun produk yang terdaftar dalam database pendaftaran tanda daftar PSE jumlahnya lebih dari 15 ribu,” ungkap Mediodecci Lustarini dalam acara Digital Policy Days 2026 yang berlangsung secara daring, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, luasnya cakupan pengawasan membutuhkan organisasi dengan pembagian kewenangan yang jelas serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administratif, tetapi juga pengujian konfigurasi teknis setiap produk, layanan, dan fitur digital untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap anak.
Mediodecci menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan landasan implementasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 serta sejumlah Keputusan Menteri yang mengatur teknis penilaian mandiri dan verifikasi profil risiko PSE.
Mekanisme tersebut mengharuskan setiap platform menilai risiko dari layanan yang dikembangkan khusus untuk anak maupun layanan yang berpotensi diakses anak.
“PP Tunas tidak mengatur PSE tertentu secara spesifik, tetapi menjangkau semua jenis layanan penyelenggara sistem elektronik yang ada dan beroperasi di Indonesia. Setiap kategori layanan memiliki karakteristik berbeda. Risiko terhadap anak bukan semata-mata muncul karena aplikasinya, melainkan bagaimana konfigurasi teknis dan fitur di dalam aplikasi tersebut,” jelasnya.
Penilaian risiko mencakup tujuh aspek, yakni kontak dengan orang tidak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, adiksi digital, gangguan kesehatan psikologis, serta gangguan kesehatan fisiologis.
Hasil penilaian mandiri oleh platform selanjutnya diverifikasi pemerintah melalui tim verifikator independen sebelum profil risiko ditetapkan. Dari 254 produk, layanan, dan fitur yang telah dilaporkan, sebanyak 60 di antaranya telah menyelesaikan proses penetapan profil risiko.
Proses verifikasi membutuhkan kompetensi teknis karena tim tidak hanya memeriksa kebijakan internal dan ketentuan layanan platform, tetapi juga menguji konfigurasi fitur yang berpotensi menimbulkan risiko bagi anak.
“Untuk menetapkan profil risiko, dibutuhkan kompetensi untuk melakukan pengujian. Tidak hanya membaca kebijakan internal maupun term of service yang dilampirkan platform sebagai data dukung, tetapi pengujian terhadap masing-masing konfigurasi juga dilakukan oleh tim verifikator,” jelasnya.
Dari sisi kelembagaan, implementasi PP Tunas pada tahap awal dijalankan melalui pembentukan tim ad hoc atau kelompok kerja yang melibatkan sejumlah fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Tim tersebut terdiri atas kelompok kerja komunikasi publik, advokasi, regulasi, sekretariat, serta verifikator. Masing-masing memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai bidangnya.
Pembentukan tim tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelindungan anak di ruang digital membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah, kementerian dan lembaga, penyelenggara platform, orang tua, wali, serta masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun ekosistem digital yang aman bagi anak.
“PP Tunas bukanlah regulasi yang berdiri sendiri. Ini merupakan cikal bakal dari suatu ekosistem regulasi dan kebijakan untuk melindungi anak di ruang digital. Semua pihak mempunyai peran karena pelindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tegas Mediodecci Lustarini.
Ia menambahkan, pengalaman implementasi PP Tunas menjadi pembelajaran penting dalam membangun manajemen strategis yang lebih efektif. Penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), penguatan koordinasi, serta pengelolaan bukti pengawasan perlu terus dilakukan agar pelaksanaan tugas tidak terhambat birokrasi yang panjang.
“Dengan memperhatikan proses bisnis yang berjalan serta besarnya jumlah objek pengawasan, kita perlu melihat bagaimana kelembagaan seharusnya dipersiapkan. Ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi PP Tunas,” pungkasnya.
