Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik di ruang digital maupun lingkungan masyarakat. Kerja sama ini diarahkan untuk membangun gerakan perlindungan anak yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat hingga tingkat daerah.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dengan Menteri PPPA, Arifah Fauzi, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Meutya mengatakan, upaya melindungi anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu didukung perusahaan teknologi global atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia serta gerakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
“Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” ujar Meutya.
Menurutnya, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Komitmen tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah dalam pelindungan anak dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya penggunaan platform digital.
Meutya juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, anak-anak masih merasa belum aman ketika menggunakan media sosial. Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan akses informasi melalui ruang digital yang lebih baik. Karena itu, penguatan literasi digital perlu dilakukan agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” tutur Meutya.
Sementara itu, Arifah Fauzi mengatakan, kolaborasi dengan Komdigi akan diarahkan untuk memperluas gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat akar rumput. Upaya tersebut tidak hanya menyasar kekerasan yang dialami anak, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan.
“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” ujar Arifah.
Menurut Arifah, pencegahan kekerasan perlu dibangun melalui penumbuhan kesadaran untuk saling menjaga, menyayangi, dan menghormati. Penguatan empati di antara anak-anak menjadi salah satu pendekatan penting agar perilaku kekerasan dapat dicegah sejak dini.
“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” kata Arifah.
Ia berharap kolaborasi Komdigi dan Kementerian PPPA tidak berhenti pada tingkat nasional, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” pungkas Arifah.