Guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Prof. Ahmad M. Ramli di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Mahkamah Konstitusi)
Jakarta, InfoPublik – Langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang memberikan ultimatum kepada Wikimedia dinilai sebagai bentuk penegakan hukum (law enforcement) dalam menjaga kepatuhan platform digital di Indonesia.
Pakar hukum siber sekaligus Guru Besar Cyberlaw Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ahmad M. Ramli, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tindakan tiba-tiba, melainkan bagian dari proses panjang yang telah melalui tahapan sosialisasi dan peringatan administratif. “Ultimatum ini harus dilihat sebagai penegakan hukum. Pemerintah sudah cukup lama melakukan sosialisasi dan memberikan waktu bagi pihak terkait untuk memenuhi kewajiban,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews pada Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang telah diperbarui melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, khususnya terkait kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap kepada PSE yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pemutusan akses (access blocking) dan pencabutan tanda daftar. “Kerangka hukum positifnya sudah jelas, termasuk mekanisme sanksi dan ruang normalisasi apabila kewajiban dipenuhi,” jelas Ramli.
Lebih lanjut, ia menilai langkah pemerintah juga mencerminkan prinsip kedaulatan digital, di mana setiap platform yang beroperasi dan memperoleh manfaat di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional.
Sejumlah platform global maupun nasional seperti Google, TikTok, OVO, Traveloka, dan GoTo telah lebih dulu memenuhi kewajiban tersebut.
Menurutnya, prinsip kesetaraan perlakuan (equal treatment) harus diterapkan kepada seluruh platform tanpa pengecualian.
Namun demikian, Ramli menyayangkan jika sampai terjadi pemutusan akses terhadap layanan yang dikelola Wikimedia Foundation, mengingat perannya sebagai salah satu sumber informasi publik.
Ia menilai, meskipun artikel di Wikipedia tidak dapat dijadikan referensi ilmiah utama, platform tersebut tetap bermanfaat sebagai pintu masuk menuju sumber rujukan yang lebih kredibel.
Karena itu, Ahmad Ramli mendorong Wikimedia untuk segera memenuhi kewajiban administratif sesuai regulasi di Indonesia. “Pendekatan terbaik adalah memenuhi kewajiban pendaftaran, sehingga tidak perlu sampai terjadi pemblokiran,” tegasnya.
Pemerintah sendiri terus menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat transformasi digital, melainkan memastikan seluruh ekosistem digital berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
