Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mulai mempersiapkan administrasi kepegawaian untuk mengantisipasi rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Persiapan tersebut dilakukan melalui rekonsiliasi dan validasi data terhadap 4.151 PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Lumajang menyiapkan data kepegawaian, masa perjanjian kerja, serta kebutuhan anggaran sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN).
Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan pembahasan kebijakan penataan ASN antara pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026, yang menurut informasi dalam sumber mengarah pada peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
Kepala BKPSDM Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis terkait pelaksanaan pengalihan status tersebut.
Menurutnya, Pemkab Lumajang saat ini tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pengusulan, hasil evaluasi kinerja pegawai, dan ketersediaan anggaran.
“Jadi, sampai dengan saat ini kita masih berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Di Pasal 24 sudah dijelaskan persyaratannya, yakni diusulkan oleh PPK dalam hal ini Bupati, kemudian hasil evaluasi kinerja yang baik serta ketersediaan anggaran. Untuk saat ini kita masih menunggu regulasi teknis terkait proses pelaksanaannya,” ungkap Ari di Kabupaten Lumajang, Provinsi Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/11/2026).
Ari menjelaskan, meskipun petunjuk teknis belum diterbitkan, BKPSDM telah melakukan rekonsiliasi data untuk memetakan kondisi kepegawaian dan kebutuhan anggaran yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengusulan.
Ia menyebut pemerintah daerah sebelumnya telah diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan data jumlah PPPK, termasuk pegawai yang masa perjanjian kerjanya berakhir hingga Oktober 2026 serta alokasi anggaran selama satu tahun.
“Untuk kesiapan, kita sudah melakukan rekonsiliasi data terkait rencana pengalihan tersebut beberapa waktu lalu. Kemendagri juga sudah meminta data jumlah PPPK, kemudian yang berakhir masa kontrak kerjanya sampai Oktober kemarin, termasuk anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dalam satu tahun. Jadi, untuk data kita sudah siap karena semuanya juga tercatat dalam database BKN,” jelasnya.
Menurut Ari, kesiapan data merupakan langkah awal yang diperlukan untuk memastikan proses penataan kepegawaian dapat ditindaklanjuti ketika pemerintah pusat menetapkan mekanisme teknis pelaksanaannya.
Saat ini, tercatat sebanyak 4.151 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Lumajang yang menjadi bagian dari pendataan tersebut.
Ari menegaskan bahwa kesiapan administrasi tidak berarti seluruh PPPK Paruh Waktu secara otomatis akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Perubahan status tetap harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang berlaku, termasuk pengusulan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), hasil evaluasi kinerja, ketersediaan anggaran, serta penetapan kebutuhan pegawai.
Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026 sebagaimana disampaikan BKPSDM Lumajang, Pasal 24 menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengusulan perubahan status PPPK Paruh Waktu.
Sementara itu, Pasal 25 disebut mengatur tahapan pengusulan kebutuhan, penetapan rincian kebutuhan oleh menteri, pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga penetapan pengangkatan oleh PPK.
Dengan mekanisme tersebut, setiap proses pengalihan status masih memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Lumajang juga harus memperhitungkan keberlanjutan belanja pegawai agar kebijakan penataan ASN dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik.
Melalui rekonsiliasi data yang telah dilakukan, BKPSDM berharap pemerintah daerah memiliki dasar administrasi yang memadai untuk menindaklanjuti kebijakan ketika ketentuan teknis dari pemerintah pusat tersedia.
Persiapan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lumajang dalam mendukung penataan ASN secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)