Panjang Jalan Provinsi di Riau Capai 3.000 Kilometer, DPRD Minta Pemprov Bertindak
Istimewa
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Komisi IV DPRD Provinsi Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan pemetaan dan evaluasi menyeluruh terhadap status ruas jalan di wilayah tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini terserap cukup besar untuk pemeliharaan jalan provinsi.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Ma'mun Solikhin, mengatakan panjang jalan berstatus jalan provinsi di Riau jauh lebih besar dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan anggaran pemeliharaan setiap tahun.
"Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, panjang jalan provinsi di Riau luar biasa. Di Jambi sekitar 1.300 kilometer, di Sumatera Barat sekitar 1.600 kilometer, sedangkan Riau mencapai sekitar 3.000 kilometer. Ini tentu menjadi beban yang sangat besar bagi APBD," ujar Ma’mun di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (14/7/2026).
Menurut Ma'mun, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan keterbatasan APBD, pemerintah daerah harus memastikan anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan merata di berbagai sektor.
Karena itu, Komisi IV DPRD Riau mengusulkan penataan kembali status sejumlah ruas jalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ia menilai ruas jalan yang memiliki peran strategis dapat diusulkan menjadi jalan nasional, sedangkan ruas yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai jalan provinsi dapat dialihkan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.
"Karena itu kami mengusulkan dilakukan alih status. Ada ruas yang layak menjadi jalan nasional dan ada juga yang bisa dikembalikan ke kabupaten/kota, sehingga beban pemerintah provinsi bisa berkurang," katanya.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur jalan sekaligus mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Riau, sehingga ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
© Copyright 2026, All Rights Reserved