Raja Ampat, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memperkuat pencegahan korupsi dan risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pendampingan Kejaksaan Negeri Sorong. Langkah ini bertujuan memastikan pengadaan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel serta menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Hukum dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pendampingan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan dan komitmen menjaga integritas.
Menurut dia, pengadaan barang/jasa membutuhkan kecermatan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah dan kepentingan masyarakat.
"Karena itu, kegiatan hari ini bertujuan memberikan pemahaman dan penguatan dari perspektif hukum, khususnya terkait aspek hukum dalam proses pengadaan, pencegahan potensi penyimpangan, serta mitigasi risiko hukum," kata dia.
Ia meminta pimpinan OPD dan PPK memanfaatkan layanan konsultasi serta pendampingan hukum sebelum mengambil keputusan agar potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengadaan harus diukur dari kualitas pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, seperti jalan, dermaga, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Bupati menegaskan bahwa jaminan sosial bukan beban tambahan, melainkan tanggung jawab pemberi kerja dan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja beserta keluarganya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frenkie Son Laku, menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengutamakan kualitas pekerjaan, bukan sekadar keuntungan atau penyelesaian administrasi.
"Kualitasnya harus unggul dan memadai," tegas dia.
Ia menjelaskan, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontrak, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan. Pendampingan juga mencakup pemetaan potensi penyimpangan, koordinasi dengan perangkat daerah, serta peninjauan lapangan untuk meminimalkan risiko hukum.
Selain pendampingan hukum, kegiatan tersebut membahas jaminan sosial bagi pekerja jasa konstruksi. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemberi kerja, penyedia jasa, pekerja, dan perangkat daerah mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja dari risiko pekerjaan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Raja Ampat mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum, sekaligus memastikan pembangunan menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(MC Raja Ampat/Penta Nila Juwita)