Kota Gorontalo, InfoPublik – Pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel tidak hanya ditentukan oleh ketepatan pencatatan, tetapi juga dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang terdokumentasi dengan baik.
Menyadari pentingnya keterpaduan tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo turut mengambil bagian dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Updating Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa diikuti oleh perwakilan Biro PBJ serta seluruh pengurus barang dari masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bimtek ini menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Updating SOP dilakukan sebagai upaya membenahi proses administrasi dan penatausahaan aset agar lebih sistematis, terstandar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kelemahan dalam proses pengelolaan aset yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi maupun temuan berulang dalam pemeriksaan.
Dalam kegiatan tersebut, Biro PBJ Setda Provinsi Gorontalo diwakili oleh Muksin Lapamusu selaku Pengurus Barang Biro PBJ. Kehadiran Biro PBJ menjadi bagian dari upaya menyelaraskan proses bisnis antara tahapan pengadaan barang dan jasa dengan proses pencatatan serta penatausahaan aset pada masing-masing perangkat daerah.
Muksin Lapamusu menjelaskan bahwa keterkaitan antara proses pengadaan dan penatausahaan aset merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, kualitas administrasi aset sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan keakuratan dokumen sejak barang atau pekerjaan diperoleh melalui proses pengadaan.
“Biro PBJ memiliki peran dalam memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan, didukung dokumentasi yang tertib, serta menghasilkan data kontrak dan dokumen serah terima pekerjaan yang akurat. Kelengkapan informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pengurus barang dalam melakukan pencatatan awal dan pembukuan aset, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian data maupun kesalahan klasifikasi aset,” kata Muksin usai kegiatan, Kamis (19/11/2026).
Melalui sinergi dan koordinasi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta seluruh pengurus barang pada perangkat daerah, kegiatan updating Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola aset daerah yang semakin terintegrasi, tertib, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan hingga pemanfaatan dan penghapusan aset.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan temuan berulang dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan. (mcorontaloproiv/romy)