Kota Gorontalo, InfoPublik - BKAD Provinsi Gorontalo dengan Kamus Layanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menggelar Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik, sekaligus penyesuaian atau mapping standar pelayanan yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 17-18 November 2026.
Kegiatan melibatkan Tim Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Tim Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai narasumber.
Kepala BKAD Provinsi Gorontalo Sukril Gobel mengapresiasi kehadiran Tim RB dan SAKIP serta Tim Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo. Sejalan dengan hal tersebut BKAD diharapkan mampu memastikan kebijakan fiskal daerah, pengelolaan aset, serta dukungan anggaran diarahkan secara efektif untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Dalam paparannya, Tim RB dan SAKIP menjelaskan bahwa Asistensi penyusunan Rencana Aksi RB merupakan salah satu alternatif untuk menjamin terlaksananya agenda reformasi birokrasi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Rencana Aksi RB General diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, penguatan pengawasan, serta penciptaan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
"Salah satu indikator penilaian RB yang menjadi perhatian BKAD adalah reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan. Indikator tersebut memiliki tiga sasaran utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, dan menurunkan kantong-kantong kemiskinan," kata Sukril, Kamis (19/11/2026).
BKAD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa peran keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah dalam hal pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi Mandatory Spanding menjadi penting dalam mendukung ketiga sasaran tersebut.
Di sisi lain, Tim Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo memberikan penguatan terkait penyesuaian standar pelayanan dengan Kamus Layanan Kemenpan RB. Proses mapping ini dilakukan untuk memastikan setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan BKAD telah memiliki standar yang jelas, konsisten, mudah diakses, serta sesuai dengan ketentuan pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, BKAD Provinsi Gorontalo berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (mcgorontaloprov/ppid)