Palangka Raya, InfoPublik – Wali kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa capaian skor 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah kota untuk terus menjaga integritas dan konsistensi dalam pencegahan korupsi.
Fairid mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Palangka Raya dan masyarakat yang turut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas. Hal tersebut disampaikannya saat pengumuman hasil penilaian di Aula Dinas Pendidikan Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, Kota Palangka Raya telah melalui proses penilaian dan observasi yang cukup panjang sebelum akhirnya memperoleh predikat istimewa. Proses tersebut diawali dengan pemenuhan sejumlah indikator penilaian secara konsisten, kemudian dilanjutkan dengan observasi mendalam selama kurang lebih enam bulan.
“Prosesnya cukup panjang. Setelah melalui tahapan penilaian dan observasi, Kota Palangka Raya akhirnya masuk tiga besar dan memperoleh nilai 92,9 dengan predikat istimewa,” ujarnya.
Ia juga menilai hasil tersebut membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah kota, mengingat Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dan telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional.
Proses penilaian KPK dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemeriksaan dokumen, data pemerintahan, hingga berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama masa observasi, tim penilai KPK memperoleh akses penuh terhadap data yang diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di Palangka Raya.
“Selama kurang lebih enam bulan, data yang ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dibuka, diamati, diperiksa, dan dievaluasi oleh tim KPK. Bahkan, persoalan hukum yang berkaitan dengan pejabat pemerintah juga menjadi bagian dari penilaian,” jelasnya.
Terkait berbagai catatan dan rekomendasi dari tim penilai, Fairid memastikan pemkot akan segera menindaklanjutinya,termasuk melakukan penyesuaian regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru.Rekomendasi tersebut mencakup pembaruan peraturan daerah (perda) maupun peraturan wali kota (perwali), serta penyempurnaan sejumlah indikator dan aspek pelayanan publik.
“Catatan dari tim penilai harus ditindaklanjuti. Ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, termasuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang harus diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Mengenai target penyelesaian, Fairid menyebut pemkot akan berupaya menindaklanjutinya secepat mungkin dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa penilaian daerah percontohan ini turut mempertimbangkan konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama beberapa tahun sebelum observasi mendalam dilakukan.
“Indikator penilaiannya cukup lengkap. Sebelum menjadi calon daerah percontohan, harus ada komitmen kepala daerah dan konsistensi dalam capaian MCSP KPK. Setelah memenuhi standar yang ditetapkan, barulah dilakukan observasi lebih mendalam,” paparnya.
Pihaknya menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas pendampingan yang diberikan selama proses penilaian, termasuk dukungan dari Inspektorat Provinsi Kalteng.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mendapat pendampingan dari Inspektorat Provinsi, bahkan hingga menjelang pelaksanaan penilaian,” katanya.
Dirinya berharap, predikat istimewa ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas, memperbaiki tata kelola, dan memastikan pelayanan publik berjalan bebas dari korupsi. Ia kembali mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga integritas birokrasi memerlukan kolaborasi erat dengan seluruh elemen masyarakat. (MC Kota Palangka Raya/Usep)