Palangka Raya, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Kota Palangka Raya untuk menjadi role model atau teladan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi 13 kabupaten lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Demikian pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng pada pengumuman hasil penilaian Kota Palangka Raya sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Linae menyampaikan bahwa kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam proses penilaian tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat luas, mulai dari merugikan keuangan negara, merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, menghambat pembangunan, hingga mengancam kesejahteraan bangsa.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen, sistem yang kuat,serta integritas moral dari setiap aparatur negara,” ucapnya.
Linae juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Ber-AKSI yang digagas KPK RI. Menurutnya, proses penilaian tersebut menjadi instrumen penting dalam evaluasi, pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan sistem tata kelola pemerintahan.
Bagi Kota Palangka Raya, program ini dinilai memiliki arti strategis mengingat posisinya sebagai ibu kota provinsi. Oleh karena itu, pemerintah kota diharapkan mampu menunjukkan standar tata kelola pemerintahan yang tinggi dan menjadi barometer bagi daerah lain di Bumi Tambun Bungai.
“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Palangka Raya harus tampil sebagai contoh bagi kabupaten lainnya, dengan tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya beserta seluruh jajaran dan pihak terkait yang telah mengikuti seluruh tahapan penilaian dengan sungguh-sungguh, kooperatif, dan terbuka.
Linae meminta agar momentum penilaian ini dimanfaatkan sebagai bahan refleksi untuk memperkuat berbagai aspek birokrasi, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan kepada seluruh ASN secara berkelanjutan, sehingga menjadi budaya kerja yang tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.(MC Kota Palangka Raya/Gusti/Eyv)