Sambas, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut menjadi perhatian di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Komitmen itu disampaikan Bupati Sambas, Satono, saat mengikuti validasi eksternal hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 untuk Tahun Ukur 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).
Satono mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, didampingi Sekretaris Daerah Rachmad Robbi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas.
Validasi eksternal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil pengukuran IPKD. Kegiatan ini ditujukan kepada pemerintah daerah yang memperoleh kategori baik di tingkat regional maupun meraih nilai tertinggi pada masing-masing regional. Prosesnya meliputi pemaparan oleh kepala daerah atau perwakilan yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama pakar, akademisi, dan media massa.
Dalam kesempatan itu, Sekda Sambas Rachmad Robbi memaparkan kondisi serta berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Satono mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Sambas untuk berpartisipasi dalam agenda tersebut. Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks, terutama terkait keterbatasan fiskal, tuntutan efisiensi belanja, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menyadari bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks, terutama dengan adanya keterbatasan fiskal, tuntutan efisiensi belanja, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ungkap Satono.
Ia menjelaskan, Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan dengan luas wilayah lebih dari 6.300 kilometer persegi dan jumlah penduduk hampir 667 ribu jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 19 kecamatan, 195 desa definitif, serta lima desa persiapan.
Dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan yang beragam, pemerintah daerah terus berupaya memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tetap berkomitmen mewujudkan pengelolaan APBD yang semakin berkualitas, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya visi Sambas Berkah Berkemajuan,” tegasnya. (MC Kab. Sambas/A D)