Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu 2020–2040 untuk memastikan arah penataan ruang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta perlindungan lingkungan dan kearifan lokal.
Peninjauan tersebut dibahas dalam Ekspose Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020–2040 yang digelar Pemkab Belu bersama Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia (IAP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Nikolaus U. K. Birri, mewakili Bupati Belu. Peninjauan kembali ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Belu 2020–2040.
Dalam sambutan tertulis Bupati Belu yang dibacakan Nikolaus, pemerintah daerah mengapresiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, IAP Provinsi NTT, serta seluruh pihak yang terlibat dalam evaluasi tata ruang tersebut.
Bupati menegaskan, Kabupaten Belu memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dan status Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, logistik, dan kerja sama lintas negara.
"Namun, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita masih menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya nilai tambah perdagangan lintas batas bagi ekonomi lokal, hingga kesenjangan pelayanan antarwilayah," ujar Nikolaus saat membacakan sambutan Bupati.
Karena itu, Bupati meminta agar tata ruang tidak sekadar dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Peninjauan kembali diperlukan untuk memastikan kebijakan tata ruang tetap relevan dengan dinamika pembangunan dan kebijakan nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Belu 2025–2029, yakni “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya”.
Dalam penataan ruang ke depan, Pemkab Belu menekankan empat prioritas. Pertama, memperkuat kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi PLBN Motaain dan jaringan logistik agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat setempat.
Kedua, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah melalui peningkatan infrastruktur, pusat pelayanan, serta aksesibilitas kawasan perdesaan. Ketiga, memperkuat ketahanan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ketersediaan sumber daya air, dan mitigasi bencana.
Keempat, melindungi identitas serta kearifan lokal, termasuk hak masyarakat adat, nilai budaya, dan karakter sosial masyarakat Belu.
Bupati berharap forum ekspose tersebut menghasilkan identifikasi persoalan yang mendalam dan rekomendasi konkret berbasis data akurat, bukan sekadar pemaparan teknis.
Pada sesi utama, Ketua IAP Provinsi NTT Leonardus K. Manggol memaparkan materi peninjauan kembali RTRW Kabupaten Belu 2020–2040.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Belu, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Belu, Forum Penataan Ruang, serta tenaga ahli perencanaan wilayah.