Wali kota Palangka Raya Fairid Naparin, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).- Foto: Mc.Palangka Raya
Palangka Raya, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memastikan tidak ada pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Hak pegawai, termasuk gaji ke-13, gaji ke-14, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tetap dipertahankan.
Wali kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, kebijakan tersebut telah disepakati bersama DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan RAPBD 2027.
Ia menegaskan, meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian struktur belanja dan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan, hak serta tunjangan pegawai tidak menjadi sasaran pemangkasan.
“Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD menyepakati belanja pegawai 2027. Kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujarnya seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Fairid, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyusun komposisi anggaran tahun mendatang. Pemko Palangka Raya berupaya menjaga pemenuhan hak pegawai di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan daerah.
“Meskipun belanja meningkat dan belanja modal juga meningkat, pendapatan asli daerah (PAD) turut mengalami peningkatan sehingga tidak ada pemotongan hak atau tunjangan pegawai,” ujarnya.
Terkait sumber pembiayaan, Fairid memastikan, pemenuhan hak dan tunjangan pegawai tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menambahkan, penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan alokasi belanja modal sekaligus memastikan hak ASN tetap terpenuhi.
Melalui kebijakan tersebut, Pemko Palangka Raya berharap, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Upaya pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat terus berlanjut pada 2027.(MC Kota Palangka Raya/Gusti/Eyv)
