Pemerintah desa membekali aturan tata kelola anggaran kepada aparatur dan Badan Permusyawaratan Kalurahan guna meminimalisir potensi penyimpangan administratif.
SLEMAN, InfoPublik — Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, menghelat kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Jumat pekan lalu (6/11/2026).
Agenda peningkatan kapasitas yang didanai melalui Dana Keistimewaan bidang reformasi birokrasi ini dipusatkan di Aula Kalurahan Sardonoharjo guna mengawal transparansi pengelolaan anggaran publik.
Ketua BPKal Sardonoharjo, Bambang Nooryono Aziez, menekankan, eskalasi anggaran desa menuntut ketelitian ekstra dari seluruh unsur pelaksana agar terhindar dari jerat kesalahan hukum.
“Seiring dengan semakin meningkatnya anggaran dan kepercayaan masyarakat yang dikelola, setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dituntut untuk dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” tegas Aziez di hadapan peserta.
Pelatihan teknis yang menghadirkan narasumber dari jajaran Pemkab Sleman dan Pendamping Desa tersebut mengacu secara ketat pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023.
Para peserta dibekali prinsip dasar pengadaan berbasis gotong royong, efisiensi, serta penerapan etika kerja profesional untuk mencegah terjadinya praktik intervensi atau penyimpangan.
Sinergi terpadu antara pamong kalurahan dan lembaga kemasyarakatan ini diyakini mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan fisik di tingkat akar rumput.
Penguatan tata kelola administratif yang bersih dan akuntabel diproyeksikan menjadi pilar utama kemajuan wilayah Sardonoharjo ke depan. (MC Kab. Sleman/KIM DSN Ngaglik/Andy Ahmad)
