Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai, (foto: MC Dumai)
Dumai, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini diarahkan agar semakin banyak pekerja, termasuk pekerja informal dan kelompok rentan, memperoleh perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, saat menghadiri Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai di Aula Kejaksaan Negeri Dumai, Rabu (11/11/2026).
"Melalui Forum Kepatuhan ini, kita ingin memastikan bahwa setiap pekerja, baik formal, informal, maupun pekerja rentan dan jasa konstruksi di Kota Dumai, mendapatkan hak perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Fahmi.
Forum yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperluas perlindungan bagi pekerja.
Fahmi secara khusus meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagai perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan agar proaktif berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait. Langkah tersebut diperlukan agar target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat tercapai secara maksimal.
Dukungan juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Sigit Waseso. Sebagai unsur pengarah forum, kejaksaan siap mendukung upaya peningkatan kepatuhan melalui penegakan hukum serta pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara.
"Kejaksaan Negeri Dumai siap mengawal dan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku terhadap pemberi kerja atau badan usaha yang tidak patuh. Sinergi ini krusial agar kepatuhan hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan optimal," tegas Sigit.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, menyampaikan bahwa berdasarkan data per Oktober 2026, cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Dumai telah mencapai 50,18 persen atau sebanyak 71.147 pekerja terlindungi.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan aktif dari Pemko Dumai dan jajaran Forkopimda. Untuk meningkatkan capaian UCJ di Kota Dumai menuju target RPJMD, kami akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan pendaftaran para pekerja, serta mendorong berbagai program inovasi perlindungan pekerja rentan," tutur Fadly.
Ia optimistis kolaborasi melalui Forum Kepatuhan Jamsostek dapat memperluas perlindungan sehingga pekerja rentan di Dumai dapat bekerja dengan lebih tenang dan terlindungi dari berbagai risiko sosial ekonomi.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Muhar Syarif, memaparkan potensi dan strategi perluasan jaminan sosial di berbagai sektor pekerjaan.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) yang dipandu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Dumai I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama. Diskusi membahas langkah korektif, penguatan regulasi daerah, dan strategi peningkatan kepesertaan.
Forum tersebut turut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Yunus, para kepala OPD, serta kepala bagian terkait di lingkungan Pemko Dumai yang tergabung sebagai anggota Forum Kepatuhan Jamsostek.
Melalui penguatan koordinasi dan kepatuhan tersebut, Pemko Dumai berharap cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat sehingga perlindungan pekerja dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai sektor.
