Ilustrasi kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lumajang Komisi D bersama masyarakat Desa Tukum pada 2025. Reses menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, mendengarkan kebutuhan warga, dan memperjuangkan pembangunan daerah.
Lumajang, InfoPublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menjadwalkan kegiatan reses pada 16–23 November 2026. Masyarakat diajak memanfaatkan agenda tersebut untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan, persoalan, dan usulan pembangunan kepada anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, mengatakan seluruh anggota DPRD akan melaksanakan reses di dapil masing-masing sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi konstituen.
“Melalui kegiatan reses, anggota DPRD dapat bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai masukan, usulan, serta persoalan yang dihadapi warga di wilayah masing-masing,” ujar Oktafiyani di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, reses menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang dirasakan di lingkungan masing-masing, termasuk persoalan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Oktafiyani mendorong warga agar aktif mengikuti pertemuan dengan anggota DPRD sehingga berbagai persoalan di tingkat desa maupun lingkungan dapat tersampaikan secara langsung.
“Aspirasi masyarakat sangat penting untuk kami dengarkan. Berbagai kebutuhan dan persoalan yang disampaikan warga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan maupun program pembangunan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, komunikasi langsung melalui reses membantu anggota dewan memahami kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di setiap dapil.
Aspirasi yang dihimpun selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pembahasan kebijakan serta program pembangunan daerah.
Oktafiyani berharap pelaksanaan reses pada 16–23 November 2026 dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan.
Melalui partisipasi masyarakat, DPRD diharapkan memperoleh masukan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan sehingga pembahasan kebijakan pembangunan daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lumajang.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Humas Sekwan/Efd/Ard/An-m)
