Tanah Datar, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), terus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh keterampilan kerja melalui pemanfaatan program pemerintah pusat. Hingga saat ini, sebanyak 640 warga telah mengikuti berbagai pelatihan dengan dukungan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI sebesar Rp3,05 miliar.
Upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran tersebut menjadi salah satu agenda kunjungan kerja Bupati Tanah Datar, Eka Putra, ke Kemenaker RI di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kunjungan itu, Eka Putra disambut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Pertemuan membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya pemanfaatan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja di Tanah Datar.
Eka Putra mengatakan, pemerintah daerah harus proaktif menjemput peluang program pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat memperoleh keterampilan dan siap memasuki dunia kerja.
"Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki banyak program untuk mengurangi pengangguran melalui pelatihan keterampilan. Karena itu, kita harus bergerak cepat menjemput dan memanfaatkan program tersebut untuk masyarakat Tanah Datar," ujar Bupati Tanah Datar.
Keseriusan Pemkab Tanah Datar memanfaatkan program tersebut terlihat dari realisasi sejumlah kegiatan pelatihan yang telah menjangkau ratusan warga.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Datar, Nusirwan, menjelaskan, dukungan anggaran Kemenaker RI yang telah diserap mencapai Rp3.059.864.000. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program pelatihan dengan total peserta sebanyak 640 orang.
Program yang telah direalisasikan antara lain satu paket Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) senilai Rp60 juta serta 16 paket PBK dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) senilai Rp1.404.864.000.
Selain itu, terdapat enam paket Taylor Made Training (TMT) melalui Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas (BLVP) Padang, antara lain pelatihan bidang hortikultura dan tenun. BLVP Padang merupakan unit pelaksana teknis Kemenaker RI yang mengoordinasikan wilayah Sumatra Barat dan Jambi.
"Dari seluruh program Kementerian Ketenagakerjaan, Tanah Datar telah berhasil menyerap anggaran sebesar Rp3,05 miliar. Melalui program tersebut, sebanyak 640 orang masyarakat sudah mendapatkan pelatihan agar memiliki keterampilan dan siap memasuki dunia kerja," jelas Nusirwan.
Di luar program Kemenaker, Pemkab Tanah Datar juga melaksanakan pelatihan dengan dukungan alokasi dana APBN dan dana transfer ke daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Dari 12 paket pelatihan yang dialokasikan melalui dana TKD, sembilan paket telah selesai dilaksanakan, sedangkan tiga paket lainnya masih berjalan dan ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Jenis keterampilan yang diberikan cukup beragam, mulai dari pembuatan roti dan kue, sprei dan bedcover, pemasaran digital, servis kendaraan bermotor, pengelasan, instalasi listrik, tata rias kecantikan, hingga pembuatan hantaran.
Pelatihan juga menyasar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batusangkar. Salah satunya melalui pelatihan pengelasan yang diharapkan menjadi bekal keterampilan produktif bagi mereka setelah kembali ke tengah masyarakat.
Nusirwan mengapresiasi upaya Bupati Eka Putra dalam menjemput program dan dukungan anggaran pemerintah pusat sehingga berbagai pelatihan dapat direalisasikan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Eka Putra menegaskan, Pemkab Tanah Datar akan terus mengupayakan dukungan program pemerintah pusat agar semakin banyak warga memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan dan daya saing. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenaker RI atas dukungan program pelatihan serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya jajaran Dinas Nakerin, yang telah merealisasikan kegiatan tersebut.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Tanah Datar berharap pelatihan kerja dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif, mandiri, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran di daerah.