Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai kembali menggelar Rapat Paripurna. (foto: MC Dumai)
Dumai, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, mendorong penyempurnaan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan pelayanan publik. Kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (10/11/2026), di Gedung DPRD Kota Dumai.
Dua Ranperda yang dibahas dalam pembicaraan tingkat I tersebut adalah Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Dumai Tahun 2025–2055 serta Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam di Kecamatan Sungai Sembilan.
Sugiyarto hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Johanes M.P. Tetelepta dan dihadiri 18 dari 35 anggota DPRD sehingga memenuhi kuorum.
Dalam penyampaiannya, Sugiyarto mengapresiasi pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kedua regulasi tersebut.
"Untuk itu, kami sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang telah diberikan oleh setiap fraksi," ujar Sugiyarto.
Terkait Ranperda RPPLH 2025–2055, Pemko Dumai berkomitmen menjadikan dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk 30 tahun ke depan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pertumbuhan industri dan permukiman dapat berjalan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Ranperda tersebut juga memuat sejumlah prioritas, antara lain mitigasi perubahan iklim, penanganan banjir rob, pemulihan kawasan gambut, pemeliharaan ekosistem pesisir dan mangrove, serta penegakan hukum untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
"Pengaturannya pun akan diintegrasikan secara wajib ke dalam dokumen tata ruang dan perencanaan daerah seperti RTRW, RPJPD, dan RPJMD," ujarnya.
Sementara itu, pembentukan Kelurahan Buluh Hala dan Kelurahan Sungai Teluk Dalam dinilai sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Sembilan.
Kelurahan Buluh Hala direncanakan sebagai hasil pemekaran Kelurahan Sungai Geniot, sedangkan Kelurahan Sungai Teluk Dalam dimekarkan dari Kelurahan Batu Teritip. Pemekaran ini bertujuan memperpendek rentang kendali birokrasi seiring pertumbuhan penduduk serta mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan, khususnya di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
"Dengan tambahan dua kelurahan baru ini, total wilayah administrasi di Kota Dumai akan genap menjadi 44 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan," tutur Sugiyarto.
Ia memastikan pemerintah daerah juga mempersiapkan berbagai kebutuhan agar pembentukan kelurahan baru dapat berjalan dengan baik, mulai dari infrastruktur dasar kantor pemerintahan, transisi data kependudukan, hingga penegasan batas wilayah secara spasial.
"Pemko Dumai berkomitmen menyiapkan kesiapan infrastruktur dasar kantor pemerintahan, kelancaran transisi data kependudukan, hingga penegasan batas wilayah secara spasial yang clear and clean guna mencegah terjadinya potensi konflik sosial di kemudian hari," pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD juga mengumumkan susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) C yang akan membahas kedua Ranperda bersama Pemerintah Kota Dumai.
Pansus C diketuai Hasrizal dari Fraksi Tuah Negeri, dengan anggota H. Suprianto dari Fraksi Demokrat; Sutrisno, Jufrida, dan Yusman dari Fraksi NasDem; Parluhutan Harianja dan Yohannes Orlando dari Fraksi PDI Perjuangan; Antonius Nainggolan dan Agus Susanto dari Fraksi Gerindra Plus; Rendy Firdaus dan Ismun dari Fraksi Golkar; serta Muhammad Ibrahim dari Fraksi PKS dan Khoirunnas dari Fraksi Tuah Negeri.
Selanjutnya, Pansus C bersama pemerintah daerah akan mengawal pembahasan teknis kedua Ranperda dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan catatan strategis fraksi-fraksi DPRD.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya memperkuat perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga mendukung pemerataan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.
