Posko pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di 29 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan pada 9–13 November 2026, pukul 13.00–16.00 WIB.
Probolinggo, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo membuka posko pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di 29 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan pada 9–13 November 2026, pukul 13.00–16.00 WIB. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pendataan sosial ekonomi masyarakat dengan target cakupan pendaftaran mencapai 75 persen.
Melalui gerakan bertajuk "29 Kelurahan, Seluruh Warga Terdaftar", Pemkot Probolinggo mengajak seluruh warga, baik yang pernah maupun belum pernah menerima bantuan sosial, untuk memanfaatkan layanan pendaftaran di kantor kelurahan masing-masing.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kota Probolinggo, Siti Romlah, mengatakan percepatan pendaftaran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparatur pemerintah hingga pengurus lingkungan.
“Gerakan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak. Semakin banyak warga yang terdaftar, semakin besar peluang kita mencapai target yang telah ditetapkan Wali Kota, yakni 75 persen. Kami optimistis melalui kolaborasi bersama target tersebut dapat diwujudkan,” ujarnya saat meninjau posko di Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, , Provinsi Jawa Timur, pada Senin (9/11/2026).
Siti Romlah mengungkapkan, capaian pendaftaran yang pada awal pelaksanaan tercatat sebesar 18 persen telah meningkat menjadi 21,26 persen pada hari kedua.
Menurutnya, proses pendaftaran sejauh ini berjalan lancar. Namun, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus ditingkatkan untuk memperluas cakupan pendataan.
Ia menjelaskan, Perlinsos Digital bertujuan menghimpun data sosial ekonomi masyarakat secara lebih lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai salah satu dasar perencanaan serta penyaluran program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah.
Meski demikian, Siti Romlah menegaskan bahwa pendaftaran tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
“Perlu dipahami bahwa terdaftar dalam Perlinsos Digital bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan sosial. Pendataan ini bertujuan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat tercatat dengan baik sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran program,” jelasnya.
Pelayanan di 29 kelurahan melibatkan petugas Dinsos PPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), aparatur kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Sementara itu, Camat Kanigaran, Purwantoro Noviyanto, menyampaikan bahwa antusiasme warga terlihat di enam kelurahan di wilayahnya.
Bahkan, pelayanan di Kelurahan Sukoharjo berlangsung hingga menjelang waktu Magrib untuk melayani masyarakat yang datang mendaftar.
“Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial cukup tinggi. Ketika pemerintah hadir dengan pelayanan yang mudah dijangkau, masyarakat merespons dengan baik,” ungkapnya.
Salah seorang warga Kelurahan Curahgrinting, Elok, mengaku telah mengetahui hasil pendataan yang menunjukkan dirinya belum termasuk kategori layak menerima bantuan sosial.
Meski sempat merasa sedih, ia memahami bahwa penentuan penerima bantuan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Saya percaya pemerintah telah berupaya bekerja dengan baik dalam menentukan penerima bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Harapannya, program ini benar-benar dapat membantu mereka yang paling membutuhkan,” tuturnya.
Pemkot Probolinggo mengimbau warga memanfaatkan pelayanan pendaftaran hingga 13 November 2026 dengan menyampaikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Masyarakat juga diminta menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan kata sandi maupun kode sekali pakai (one-time password/OTP) kepada pihak lain selama proses pendaftaran.
(vv/pin)
