Pertemuan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto bersama pemangku kepentingan membahas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang Panam, Pekanbaru.
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan layang (flyover) Simpang Panam, Kota Pekanbaru. Dari 166 bidang lahan yang telah diidentifikasi, sebanyak 92 bidang dinyatakan sudah dapat dibebaskan, sedangkan 74 bidang lainnya masih menghadapi kendala administrasi dan teknis.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan hal tersebut seusai memimpin Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang Panam di Ruang Rapat Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut melibatkan perwakilan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengevaluasi proses pengadaan tanah yang telah dilaksanakan.
"Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T)," kata SF Hariyanto.
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya mempercepat penyelesaian berbagai kendala agar tahapan pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi dapat segera dilaksanakan.
"Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, Zulfahmi, menjelaskan bahwa proses identifikasi telah mencatat 166 bidang lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan layang tersebut.
"Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya," ujar Zulfahmi.
Ia menjelaskan, salah satu kendala teknis terdapat di kawasan Simpang Garuda Sakti–Kubang Raya karena data leger jalan belum tersedia.
Ketiadaan data tersebut menyebabkan pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan. Kondisi itu berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger sehingga batas Rumija dapat diukur.
"Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur," jelasnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas PUPR PKPP Riau telah berkoordinasi dengan BPJN guna menyiapkan surat keterangan sebagai bahan penentuan batas Rumija.
"Sama bersama pak Tulak (Kepala BPJN Riau) sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang," ungkapnya.
Pemprov Riau berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat mempercepat penyelesaian dokumen pengadaan tanah, sehingga proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi dapat berlanjut.
Penyelesaian pengadaan tanah menjadi salah satu tahapan penting untuk mendukung rencana pembangunan Flyover Simpang Panam yang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.
