Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam Sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Palembang, InfoPublik – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh manfaat dan dampak program pembangunan bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Aula Dinas Perhubungan Sumatra Selatan (Sumsel), Kota Palembang, pada Selasa (10/11/2026).
"Setiap anggaran yang dialokasikan harus berangkat dari perencanaan yang matang, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan hasil nyata. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaraskan sasaran program pemerintah daerah dengan prioritas program pemerintah pusat," ujar Fatoni.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar setiap program yang dibiayai APBD memberikan hasil sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, perencanaan anggaran pemerintah daerah perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional sehingga pelaksanaan program dapat saling mendukung.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengatakan Pemprov Sumsel telah menyelesaikan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 pada Oktober 2026.
"Pemprov Sumsel telah menyelesaikan penyusunan APBD 2027 pada Oktober lalu. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah dinamika dan pembahasan bersama badan anggaran yang menjadi bagian dari upaya menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah," ujar Edward saat membuka kegiatan sosialisasi.
Edward menjelaskan, Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, meskipun pelaksanaan APBD 2026 masih berjalan, persiapan anggaran tahun berikutnya harus dilakukan lebih awal dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni pengaturan belanja hibah, pemenuhan alokasi belanja wajib (mandatory spending), serta upaya mempertahankan belanja infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Edward berharap sosialisasi tersebut dapat memperkuat pemahaman perangkat daerah mengenai ketentuan pengelolaan APBD 2027 sekaligus mendukung perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, Pemprov Sumsel berupaya memastikan anggaran yang dialokasikan dapat mendukung prioritas pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
