Kunjungan kerja anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad bersama rombongan saat diterima Wilker KemenHAM Gorontalo, Kantor Sarton Dali. (F. AKP/KemenHAM)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Desa bukan sekadar tempat masyarakat menyalurkan suara saat pemilu. Lingkungan desa juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik, mencegah pelanggaran, dan memastikan hak setiap warga negara terlindungi.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Bawaslu Provinsi Gorontalo kepada Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, di Kantor Wilker KemenHAM Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang menjadi bagian dari program konsolidasi demokrasi Bawaslu itu membahas peluang kolaborasi antara Kampung Pengawasan Partisipatif dan program Desa Binaan Sadar HAM.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menegaskan pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Warga tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga perlu memahami cara mengawasi tahapan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran.
Menurut Fadjri, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih relatif tinggi, tetapi keterlibatan sebagai pengawas partisipatif masih perlu diperkuat. Padahal, keterlibatan warga dapat membantu mengawasi praktik politik uang, persoalan data pemilih, dan berbagai potensi pelanggaran lainnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali menilai program Desa Binaan Sadar HAM dapat menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kependudukan, termasuk pelaporan kematian dan pembaruan dokumen kependudukan, agar data yang digunakan dalam proses pemilu lebih akurat.
Melalui kerja sama tersebut, edukasi HAM dan pengawasan pemilu diharapkan dapat berjalan beriringan hingga tingkat desa dan kelurahan. Kolaborasi ini sekaligus menjadi peluang untuk mendekatkan lembaga pemerintah kepada masyarakat, sehingga kesadaran menjaga demokrasi tumbuh dari lingkungan terkecil dan tidak hanya muncul ketika tahapan pemilu berlangsung. (mcgorontaloprov/rls/akp)
