Kunjungan kerja Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diterima langsung Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, Senin (9/11/2026). (F.AKP/KemenHAM)
InfoPublik Kota Gorontalo - Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih maupun dipilih. Namun, pemenuhan hak politik tidak cukup hanya dijamin melalui aturan, melainkan harus diwujudkan dengan akses yang setara, pendidikan demokrasi, dan kesempatan berpartisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo kepada Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Sarton menegaskan pentingnya menempatkan hak memilih dan hak dipilih sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia menilai, pemilih pemula masih membutuhkan edukasi agar memahami tata cara menggunakan hak pilih dengan benar. Selain itu, kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan perempuan perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses politik.
Partisipasi politik, menurutnya, tidak seharusnya dibatasi oleh anggapan bahwa politik hanya menjadi ranah kelompok tertentu. Setiap warga yang memenuhi persyaratan berhak mengembangkan diri, menyampaikan aspirasi, dan mengambil bagian dalam proses demokrasi.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperluas pendidikan demokrasi, termasuk melalui kunjungan ke SMA, SMK, sekolah luar biasa (SLB), dan madrasah aliyah. pemilih
Bawaslu juga membangun agen-agen pemberi informasi untuk membantu mengidentifikasi persoalan data pemilih, sekaligus mendorong masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kedua pihak sepakat bahwa pemenuhan hak politik membutuhkan dukungan lintas lembaga. Kolaborasi KemenHAM dan Bawaslu diharapkan memperkuat edukasi publik agar masyarakat tidak hanya menjadi, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan perannya dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. (mcgorontaloprov/rls/akp)
