Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menerima kunjungan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo di Kantor Wilker KemenHAM Gorontalo, Senin (9/11/2026). (F.AKP/KemenHAM)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Penguatan demokrasi tidak cukup hanya memastikan masyarakat datang ke tempat pemungutan suara.
Pemahaman terhadap hak politik, perlindungan kelompok rentan, dan keterlibatan warga dalam mengawasi pemilu juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Hal tersebut mengemuka saat Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, menerima kunjungan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo di Kantor Wilker KemenHAM Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Kunjungan yang dipimpin Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Moh. Fadjri Arsyad, tersebut merupakan bagian dari program konsolidasi demokrasi Bawaslu untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Fadjri menjelaskan, konsolidasi dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai lembaga, termasuk KemenHAM, sebagai bahan penguatan regulasi dan perbaikan penyelenggaraan pemilu mendatang.
Menurutnya, kerja pengawasan tidak berhenti ketika tahapan pemilu selesai. Pada masa nontahapan, Bawaslu tetap melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik dan data pemilih secara berkelanjutan, sekaligus memperluas pendidikan demokrasi kepada masyarakat.
Sarton Dali menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan hak memilih dan hak dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijaga melalui kerja bersama. Ia juga menyoroti pentingnya akses pemilu bagi penyandang disabilitas, peningkatan partisipasi pemilih pemula, keterlibatan perempuan dalam politik, serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang. Menurut Sarton, masyarakat perlu didorong agar berani menggunakan hak politiknya, termasuk mencalonkan diri dan menyampaikan aspirasi melalui jalur demokrasi.
Kedua pihak juga melihat peluang kolaborasi antara program Kampung Pengawasan Partisipatif milik Bawaslu dan Desa Binaan Sadar HAM yang dikembangkan KemenHAM. Melalui sinergi tersebut, edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara diharapkan semakin menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, sekaligus mendorong pengawasan pemilu yang lebih partisipatif, inklusif, dan berintegritas. (mcgorontaloprov/rls/akp)
