Tim Verifikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Dinas PMD Provinsi NTT melaksanakan verifikasi faktual Desa Persiapan Welaka, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. (foto: MC Belu)
Tasbar, InfoPublik – Proses pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki tahapan verifikasi faktual oleh tim gabungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi fisik wilayah, aktivitas pemerintahan, serta dinamika masyarakat sebagai bagian dari proses menuju pembentukan desa definitif.
Pada Jumat (6/11/2026), tim gabungan turun langsung ke Desa Persiapan Welaka, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, untuk melakukan peninjauan lapangan.
Penjabat Kepala Desa Persiapan Welaka, Yanuarius G. Hale, menjelaskan bahwa verifikasi tersebut dilakukan oleh tim penataan desa tingkat pusat yang melibatkan perwakilan kementerian terkait. Tahapan ini menjadi salah satu persyaratan wajib agar desa persiapan dapat melangkah menuju status desa definitif.
Menurut Yanuarius, pemekaran wilayah diperlukan karena jumlah penduduk di desa induk cukup besar. Kondisi tersebut berdampak pada kepadatan pelayanan administrasi sehingga masyarakat kesulitan memperoleh layanan publik secara cepat.
"Masyarakat yang ingin mengurus administrasi atau bantuan sangat kesulitan dan harus mengantre berjam-jam. Bagi warga dari di dusun terpencil, mereka terpaksa menggunakan jasa ojek untuk sampai ke kantor desa sejauh 6 hingga 12 kilometer pulang-pergi. Jika berkas mereka belum lengkap, mereka harus kembali pulang dan mengeluarkan biaya ojek tambahan," ujar Yanuarius.
Ia berharap, verifikasi langsung oleh tim Kemendagri dapat mendorong perhatian pemerintah pusat sehingga Desa Persiapan Welaka segera memperoleh persetujuan untuk ditetapkan sebagai desa definitif.
Sementara itu, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama/Pranata Kewilayahan pada Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nurainy Yamin Marasabessy, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penataan desa tahap kedua.
"Tahap pertama berupa verifikasi awal dokumen sudah selesai kita lakukan. Sekarang masuk tahap kedua, di mana kami turun langsung melihat keberadaan fisik desa di Belu, serta meninjau aktivitas pemerintahan dan dinamika masyarakat di desa persiapan ini. Ini adalah bentuk potret lapangan yang akan kami laporkan ke kementerian untuk dievaluasi," jelas Nurainy.
Setelah peninjauan lapangan, proses akan dilanjutkan dengan klarifikasi akhir terhadap usulan pemekaran dari pemerintah provinsi. Secara administrasi, dokumen persyaratan pemekaran dinilai telah lengkap. Namun, tim pusat tetap berkewajiban menguji kembali seluruh dokumen secara kolektif bersama tim pemekaran tingkat pusat. Evaluasi tersebut mencakup seluruh dokumen usulan dari Kabupaten Belu, bukan hanya Desa Persiapan Welaka.
Nurainy menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan waktu penetapan status desa definitif karena masih ada tahapan evaluasi lanjutan bersama staf khusus dan staf menteri. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa hasil verifikasi faktual di Desa Persiapan Welaka menunjukkan hasil yang baik.
"Status desa definitifnya belum bisa kami umumkan hari ini karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Harapan kami ke depan, masyarakat bisa terus menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Selain itu, pihak desa persiapan juga harus tetap saling membantu dan bersinergi dengan desa induknya," imbuh Nurainy.
Verifikasi faktual tersebut turut dihadiri tim pendamping Dinas PMD Provinsi NTT, anggota DPRD Kabupaten Belu Daerah Pemilihan 4, tim Dinas Sosial PMD Kabupaten Belu, Camat Tasifeto Barat beserta jajaran, Kapolsek Tasifeto Barat, Danramil 1605-06 Halilulik beserta anggota, serta Kepala UPTD Puskesmas Halilulik.
Hadir pula Penjabat Kepala Desa Natimu, ketua lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda setempat.
