Rapat Evaluasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 pasca penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026. (foto Rini)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Evaluasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 pasca penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026.
Kegiatan itu dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komitmen dan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran dalam mencapai target pembangunan sektor transportasi di Provinsi Gorontalo, Selasa (3/11/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus memastikan kesesuaian target kinerja dengan perubahan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone dalam arahannya menekankan bahwa masing-masing kepala bidang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan serta diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu strategis di bidang masing-masing, termasuk menyusun solusi dan rencana aksi yang terukur.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam rapat tersebut, salah satunya Bidang Pelayaran dan Pengembangan Transportasi (P2T) yaitu peningkatan konektivitas transportasi udara melalui upaya penambahan layanan penerbangan baru, mendorong masuknya maskapai Citilink dan TransNusa guna memperluas aksesibilitas transportasi udara. Untuk layanan Citilink, direncanakan kembali beroperasi pada awal Desember 2026, sementara penambahan penerbangan TransNusa masih menunggu ketersediaan slot penerbangan.
Pada sektor transportasi laut, pembahasan turut menyoroti pengelolaan aset pelabuhan melalui kerja sama dengan PELINDO. Saat ini, proses pemanfaatan aset masih menunggu hasil kajian dari pihak Kejaksaan sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, pada sektor transportasi darat, perhatian diarahkan pada rencana penyerahan dua unit Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui skema hibah Tahun 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap lintasan pelayanan angkutan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2027, termasuk kebutuhan penambahan anggaran guna mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan transportasi angkutan darat kepada masyarakat.
Pengelolaan Terminal Tipe B juga menjadi salah satu agenda pembahasan, khususnya terkait pemanfaatan anggaran sebesar Rp3 miliar yang perlu dikaji kembali berdasarkan kebutuhan dan prioritas kegiatan. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui identifikasi potensi retribusi daerah di sektor terminal menjadi perhatian penting.
Setiap langkah pengelolaan diharapkan memiliki rencana aksi yang jelas sehingga potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik, setiap bidang juga didorong untuk menyusun publikasi berupa berita maupun video reels mengenai layanan transportasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, khususnya angkutan perintis, angkutan sekolah, dan Bus Rapid Transit (BRT).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan serta manfaat layanan transportasi yang telah disediakan pemerintah daerah. Melalui rapat evaluasi ini, seluruh bidang juga diarahkan untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menyusun langkah mitigasi yang tepat.
Dengan demikian, setiap permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja dapat diantisipasi sejak dini melalui perencanaan dan tindak lanjut yang sistematis. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2026 menjadi bentuk komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan program dan kegiatan secara bertanggung jawab, terukur, serta berorientasi pada pencapaian hasil.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terutama dalam memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Melalui komitmen tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, dan selamat menuju masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. (mcgorontaloprov/rini)
