Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/11/2026).
Probolinggo, InfoPublik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo memperkuat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 guna menjaga akurasi dan validitas daftar pemilih dalam menghadapi agenda pemilihan umum mendatang.
Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama partai politik, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibuka Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/11/2026).
Sekretaris Bakesbangpol Kota Probolinggo, Andre Nirwana Kusuma, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi mengenai perkembangan pemutakhiran data pemilih sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan demokrasi.
“Dan menjaga kualitas demokrasi kita, sehingga dapat menjaga keabsahan, akurasi, dan kemutakhiran data pemilih secara akuntabel," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menegaskan bahwa data pemilih merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, menjaga kualitas data pemilih bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, melainkan juga membutuhkan partisipasi seluruh unsur masyarakat.
"Tidak hanya bagi kami sebagai penyelenggara, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab wilayah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik itu partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, serta organisasi kepemudaan, karena masing-masing dari kita punya tanggung jawab dan peran yang sama dalam proses penyuksesan Pemilu 2029," jelasnya.
Radfan menjelaskan bahwa data pemilih memiliki manfaat bagi partai politik dalam melakukan pemetaan basis pemilih, menyusun strategi kampanye, serta menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
"Kemudian mobilisasi saksi dan suara terutama di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di dalamnya ada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini jadi semacam amunisi penting bagi partai politik untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pemilih," sambungnya.
Bagi organisasi kemasyarakatan, data pemilih dapat mendukung penyaluran aspirasi, advokasi, literasi pemilih, dan pendidikan politik.
Sementara bagi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memetakan keterlibatan pemilih muda dan pemilih pemula.
"Tidak terkecuali bagi kawan-kawan di organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan. Kalau teman-teman organisasi kepemudaan misalnya bisa menjadi alat untuk melakukan pemetaan pemilih muda, pemilih-pemilih pemula yang ini menjadi bagian dari proses demokrasi kita untuk Indonesia Emas di tahun 2045," imbuh Radfan.
Dalam arahannya, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan pentingnya ketersediaan data pemilih yang akurat dan terus diperbarui.
Ia menyebut jumlah pemilih di Kota Probolinggo saat ini tercatat sekitar 182.065 orang, dengan angka yang masih dapat berubah mengikuti proses pemutakhiran.
Aminuddin juga menyampaikan bahwa Pemkot Probolinggo bersama DPRD telah menetapkan dana hibah sebesar Rp34 miliar untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Probolinggo dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mendatang.
Menurutnya, seluruh pihak perlu mencermati perkembangan regulasi dan jadwal pemilihan, termasuk dinamika yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Ia juga menyinggung rencana dimulainya tahapan pemilihan wali kota pada Juli 2027, yang masih perlu disesuaikan dengan ketentuan dan jadwal resmi penyelenggara pemilu.
"Kita mesti siap-siap, artinya organisasi, kemudian administrasi dari partai politik ini agar memenuhi persyaratan administrasi di KPU. Kita harus terus mengikuti data-data ter-update untuk menjadi bekal kita membuat strategi dan taktik di masing-masing partai," imbuhnya.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan menyikapi dinamika politik secara bijaksana agar setiap tahapan demokrasi dapat berlangsung aman dan tertib.
"Kita dapat menyikapi setiap perubahan ini secara arif dan bijaksana, dan goalsnya pelaksanaan tahapan pemilu berjalan aman, tertib, dan lancar, kemudian situasi di Kota Probolinggo aman terkendali," pungkasnya.
(Crl/fa)
