Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengikuti Rakor Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sumatra Barat. (foto: MC Tanah Datar)
Tanah Datar, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar), menjadikan perbaikan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam pemulihan aktivitas masyarakat pascabencana.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten sekaligus membenahi berbagai keterbatasan infrastruktur yang masih menjadi kendala.
"Alhamdulillah, hari ini sudah hadir Bapak Wamendagri Bapak Bima Arya beserta Bapak Wakil Kepala BPS Bapak Sony, dalam rangka memberikan motivasi ya dan arahan-arahan kepada kami seluruh kepala daerah. Saya mewakili Bapak Bupati agar bisa tumbuh dan naiknya pertumbuhan ekonomi yang ada di Tanah Datar ini," ujar Wakil Bupati Tanah Datar. saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sumatra Barat di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (2/11/2026). Ia hadir mewakili Bupati Tanah Datar dalam kegiatan yang menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Ahmad Fadly mengakui pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat, termasuk Tanah Datar, masih menghadapi tantangan. Dampak bencana alam dan konektivitas antarwilayah, terutama akses jalan yang membutuhkan pembenahan, menjadi sejumlah faktor yang perlu ditangani.
"Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap optimis. Dengan memaksimalkan potensi daerah serta meningkatkan efisiensi pascabencana, konektivitas wilayah akan menjadi salah satu fokus utama ke depannya demi menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansarullah menjelaskan bahwa bencana alam pada 2024 berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi pusat perekonomian provinsi.
Berdasarkan pendataan pascabencana, kerugian dan kerusakan ekonomi mencakup infrastruktur, lahan pertanian, sarana produksi, serta terganggunya aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
"Kerugian ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup hilangnya kapasitas produksi, terganggunya daya beli masyarakat, serta penurunan produktivitas di sektor usaha," ujarnya.
Mahyeldi berharap arahan dari para narasumber dalam rakor tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah daerah melalui langkah konkret untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita menghadirkan narasumber berkompeten di kegiatan ini, mudah-mudahan yang disampaikan dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, sehingga peetumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih baik di tahun-tahun kedepannya," ujarnya.
