Penjangkauan Masyarakat dalam rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir (BPSPL) Pontianak. (foto Yanto)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Penguatan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo didorong melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penjangkauan Masyarakat dalam rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, melalui program Oceans for Prosperity Project (LAUTRA), Kamis (29/10/2026).
Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat pengawasan, perguruan tinggi, pemerintah desa, pengelola kawasan konservasi, pelaku usaha wisata bahari, hingga kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) di wilayah pesisir Gorontalo.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menyatakan penjangkauan masyarakat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat pesisir dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengelolaan kawasan konservasi perairan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra dalam menjaga ekosistem laut, mencegah aktivitas yang merusak lingkungan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokmaswas, dan pelaku usaha wisata bahari perlu terus diperkuat agar perlindungan ekosistem laut dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, BPSPL Pontianak melalui program LAUTRA menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat pengawasan dan penegakan hukum, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha.
Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum sosialisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, menyerap aspirasi, dan membangun komitmen bersama. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan adalah penyusunan rancangan rencana aksi bersama dengan prioritas kegiatan, pembagian peran, serta langkah nyata sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Sejumlah unsur yang hadir antara lain Polairud, Satker PSDKP Kota Gorontalo, DKP Provinsi Gorontalo, DKKPP Kota Gorontalo, Dinas Perikanan Kabupaten, Bappeda dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Negeri Gorontalo, serta Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo.
Kegiatan ini juga melibatkan kepala desa dari wilayah pesisir, pelaku usaha wisata selam, komunitas masyarakat, serta Pokmaswas dari sejumlah desa, di antaranya Desa Huanghobotu, Olele, Molotabu, Oluhuta, Tamboo, dan desa pesisir lainnya. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo semakin efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga keanekaragaman hayati laut sekaligus memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. (mcgorontaloprov/yanto)
