Gubernur Sumbar memberikan arahan pada pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar (foto: MC Sumbar)
Sumbar, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta pariwisata halal untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan, pesantren memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Pengembangan tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang usaha produktif sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi saat menghadiri seminar dan pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumatra Barat di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, Selasa (27/10/2026).
Menurut Mahyeldi, pengembangan ekonomi syariah perlu menjadi bagian dari penerapan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Sumatra Barat.
Ia menjelaskan, falsafah tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program ekonomi syariah yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Seminar yang mengusung tema “Dari Aset Pesantren Menjadi Kekuatan Ekonomi dan Pariwisata Halal Berkelas Internasional” itu juga menjadi momentum untuk memperkuat peran IAEI dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi bagi pengembangan ekonomi syariah.
Mahyeldi berharap kepengurusan baru IAEI Sumatra Barat mampu memperluas kontribusi organisasi, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak tokoh ekonomi syariah yang berkiprah di tingkat nasional maupun internasional.
Ketua DPW IAEI Sumbar, Ahmad Wira, mengatakan, kepengurusan baru memiliki tugas mengonsolidasikan kembali organisasi yang sempat mengalami kevakuman. Ia menilai IAEI perlu memperkuat perannya sebagai wadah pemikiran, penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah serta pemangku kepentingan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Ahmad Wira menekankan pentingnya koordinasi antara IAEI, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Ia juga mendorong enam komisariat IAEI di Sumatra Barat yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi agar lebih aktif melakukan penelitian, membangun kader, serta menerapkan gagasan ekonomi syariah di lingkungan kampus dan masyarakat.
Dalam pengembangan ekonomi pesantren, usaha produktif dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian lembaga. Melalui pendampingan usaha, inovasi produk, peningkatan kapasitas pengelola, dan perluasan akses pemasaran, aset pesantren berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado, menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata ramah Muslim untuk meningkatkan daya saing daerah.
Menurutnya, peningkatan kualitas program, fasilitas, dan layanan pariwisata diperlukan agar Sumatra Barat mampu memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus memperluas dampak ekonomi sektor tersebut.
Kolaborasi pemerintah, akademisi, pesantren, lembaga keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat pengembangan UMKM syariah dan pariwisata halal secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi terhadap kemandirian pesantren dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)
