Langgur, InfoPublik — Sebanyak 1.711 kader Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) telah mengikuti pendidikan kader sejak Kongres XXX hingga pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) XXXVII pada 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi memperkuat sumber daya manusia, membenahi kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di Maluku dan Maluku Utara.
Ketua Umum Pengurus Besar AMGPM, Melkianus Sairdekut, mengatakan kaderisasi menjadi salah satu prioritas organisasi bersama penguatan spiritualitas, pemeliharaan perdamaian, dan pengembangan kemandirian ekonomi.
“Sebanyak 1.711 kader telah mengikuti pendidikan kader sejak kongres kemarin sampai hari ini. Terima kasih bagi rekan-rekan di daerah yang telah menamatkan pendidikan kader dalam waktu satu tahun,” ujar Sairdekut saat membuka MPP XXXVII AMGPM di Ohoi Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Minggu (18/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan pendidikan kader perlu dilanjutkan dengan penguatan kapasitas pelatih di daerah agar penyelenggaraan program tidak terus bergantung pada tenaga pengajar dari Ambon.
Melalui pelaksanaan Training of Trainers (TOT) di Kei Kecil, AMGPM berupaya menyiapkan pelatih yang mampu menyelenggarakan pendidikan kader secara mandiri di wilayah masing-masing.
Sairdekut berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan tersebut secara serius sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan organisasi.
Selain pendidikan kader, ia menekankan pentingnya penguatan spiritualitas, moral, dan etika sebagai landasan bagi generasi muda gereja dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan.
“Ini adalah bagian pertama yang menjadi pergumulan dan tantangan seluruh kader Angkatan Muda GPM,” ungkapnya.
Pengurus Besar AMGPM juga mendorong pembenahan aparatur dan penguatan sistem kelembagaan agar pelaksanaan program organisasi berjalan lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan.
AMGPM Serukan Perdamaian di Maluku
Dalam kesempatan tersebut, Sairdekut menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan konflik sosial di Maluku yang dinilai memerlukan perhatian bersama.
Ia menegaskan bahwa AMGPM memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nilai kebenaran, keadilan, dan martabat manusia sekaligus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang damai.
“Atas dasar itu, melalui pembukaan MPP XXXVII saat ini, perkenankanlah saya atas nama seluruh kader Angkatan Muda GPM menyampaikan kegelisahan kami terhadap persoalan-persoalan konflik sosial yang terjadi di Maluku,” ujarnya.
Sairdekut berharap seruan perdamaian tersebut dapat diteruskan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, upaya mencegah konflik dan merawat persaudaraan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kehidupan sosial masyarakat tetap aman dan harmonis.
MPP XXXVII diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen kader AMGPM dalam menjaga perdamaian serta mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan sosial di lingkungan masing-masing.
Kemandirian Ekonomi Jadi Agenda Organisasi
Agenda lain yang menjadi perhatian AMGPM adalah pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk memperkuat kemampuan pembiayaan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan kader.
Sairdekut menilai organisasi perlu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak lain melalui pengembangan usaha yang dikelola secara berkelanjutan.
“AMGPM juga bergumul dengan bagaimana organisasi ini bisa mandiri secara ekonomi. Kita berusaha agar tidak setiap waktu bergantung pada bantuan, tetapi mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat menjadi milik kader Angkatan Muda GPM sekaligus menambah keuntungan bagi organisasi,” katanya.
Ia mengajak pengurus dan kader di seluruh daerah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi setempat yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif.
Dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak diharapkan dapat membantu organisasi memperluas kesempatan usaha, mengembangkan keterampilan, serta membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Melalui MPP XXXVII, AMGPM berupaya merumuskan langkah penguatan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi yang dapat dilaksanakan secara bertahap di tingkat daerah.
Sairdekut menyebutkan, AMGPM saat ini memiliki jaringan organisasi yang tersebar di 34 daerah, 259 cabang, dan 1.271 ranting di Maluku dan Maluku Utara.
“Atas nama kader AMGPM di 34 daerah, 259 cabang, dan 1.271 ranting, saya mengucapkan selamat datang di Nuhu Evav, Nuhu Kilkilun,” pungkasnya.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)