Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Demak. - Foto: Mc.Demak
Demak, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau penanganan abrasi ekstrem dan penurunan muka tanah di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (20/10/2026). Kunjungan ini berfokus pada penerapan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NbS) untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Dalam kunjungan tersebut, AHY bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf memantau penerapan pendekatan yang menggabungkan pemulihan ekosistem mangrove dengan pembangunan struktur pemecah gelombang.
Desa Timbulsloko ditetapkan sebagai lokasi percontohan penerapan pendekatan tersebut. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak gelombang, mendukung penangkapan sedimen, serta memulihkan ekosistem pesisir yang terdegradasi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Demak Eisti’anah, Wali kota Semarang, dan Bupati Kendal turut mendampingi kunjungan tersebut.
Abrasi dan Penurunan Muka Tanah Mengancam Pesisir
Perubahan bentang alam Desa Timbulsloko berlangsung selama beberapa dekade. Wilayah yang dahulu didominasi sawah, kebun, tambak, dan kawasan mangrove itu perlahan kehilangan daratan akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah.
Kondisi tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi kawasan Pantura Jawa. Selain abrasi dan banjir rob, tekanan pembangunan serta perubahan iklim turut meningkatkan risiko terhadap lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan dokumen kondisi wilayah yang menjadi acuan dalam penanganan pesisir, laju abrasi di kawasan terdampak disebut mencapai rata-rata 279 meter per tahun. Sementara itu, penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Kecamatan Sayung dilaporkan mencapai 10–20 sentimeter per tahun.
Dampak kerusakan juga meluas ke kawasan tambak, permukiman, dan ekosistem mangrove. Genangan rob yang terjadi bersamaan dengan banjir sungai semakin memperberat kondisi lingkungan serta aktivitas warga.
Pendekatan Hibrida untuk Memperkuat Perlindungan Pesisir
Pemerintah menyiapkan strategi perlindungan pesisir melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025. Badan tersebut bertugas mengelola persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan pesisir Pantura.
Rencana perlindungan pesisir mencakup 15 segmen dari Serang hingga Gresik dengan menggunakan pendekatan hibrida, yakni memadukan rekayasa teknis dengan pemulihan ekosistem alam.
Di Desa Timbulsloko, pendekatan rekayasa hibrida (Hybrid Engineering) telah diterapkan sejak 2013. Kawasan ini juga menjadi bagian dari program Building with Nature pada 2015–2020.
Pendekatan tersebut menggunakan struktur permeabel yang dirancang untuk mengurangi energi gelombang dan membantu menangkap sedimen. Sedimen yang terkumpul diharapkan mendukung pembentukan daratan sekaligus menciptakan kondisi yang lebih sesuai bagi pertumbuhan mangrove.
Melalui penerapan solusi berbasis alam yang dipadukan dengan rekayasa teknis, perlindungan pesisir diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu untuk menghadapi abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di Pantura Jawa.(Mc.Demak/red/kmf-ist/eyv)
