Sidoarjo, InfoPublik – Sebanyak 95 dari 114 kamar di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, masih kosong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo didorong segera memperbaiki fasilitas rusunawa agar dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Saat ini, rusunawa tersebut baru dihuni sekitar 19 kepala keluarga (KK), seluruhnya merupakan warga terdampak penertiban bangunan liar di Mulyodadi.
Kondisi itu menjadi perhatian Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, saat melakukan inspeksi mendadak di Rusunawa Tambak Kemerakan, Selasa (6/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mimik menemukan sejumlah fasilitas bangunan mengalami kerusakan, sementara lingkungan rusunawa juga terlihat kurang terawat.
Menurutnya, bangunan berkapasitas besar tersebut belum memberikan manfaat maksimal, terutama di tengah masih adanya masyarakat Sidoarjo yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.
“Eman bangunan segini besarnya mangkrak tidak berpenghuni, padahal warga Sidoarjo banyak yang masih membutuhkan tempat hunian. Pemerintah harus hadir untuk membenahi fasilitas yang rusak agar masyarakat yang menempati nantinya merasa nyaman,” ujar Mimik.
Ia meminta kondisi bangunan dan fasilitas segera ditangani. Jika kerusakan dinilai cukup berat dan berpotensi membahayakan penghuni, Mimik mendorong dilakukannya renovasi menyeluruh.
“Kalau bisa ini harus direnovasi total. Kalau memang ada surat-surat dari pemerintah pusat atau kementerian yang belum diserahkan, itu seharusnya segera diurus. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Bupati, harus segera ada tindakan secepatnya,” tegasnya.
Setelah fasilitas diperbaiki dan rusunawa dinyatakan layak, Mimik mengusulkan agar masyarakat Sidoarjo yang belum mempunyai rumah atau menempati hunian tidak layak dapat menempati unit secara gratis selama satu tahun.
“Kalau sudah dibetulkan dan bagus, nanti warga Kabupaten Sidoarjo yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya tidak layak bisa menempati rumah ini gratis selama satu tahun. Ini untuk memancing supaya penghuni penuh dan bangunan ini benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
Mimik mengatakan terdapat informasi mengenai masyarakat yang berminat menyewa unit rusunawa. Namun, kondisi fasilitas menjadi salah satu kendala calon penghuni.
“Informasinya banyak yang memohon untuk menyewa, cuma fasilitasnya kurang memenuhi. Kita lihat sendiri kondisinya, atapnya juga ada yang rusak. Ini harus dibenahi secara total. Daripada nanti ambruk dan membahayakan, lebih baik segera kita anggarkan,” katanya.
Ia juga menyoroti status Rusunawa Tambak Kemerakan yang pembangunannya berkaitan dengan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Sidoarjo perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan administrasi maupun penanganan bangunan.
“Ini pembangunannya dari kementerian. Jangan sampai akhirnya tidak bermanfaat, sia-sia bangunan seperti ini. Di Sidoarjo ada berapa rusun yang terbengkalai, ini harus ada perhatian dari dinas terkait. Nanti akan kita komunikasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RT setempat, Misyadi, mengatakan layanan air bersih baru dapat dinikmati penghuni sekitar tiga bulan terakhir. Sebelumnya, warga harus mengupayakan kebutuhan air secara mandiri.
Untuk biaya sewa, warga eks Mulyodadi yang menempati Rusunawa Tambak Kemerakan dikenakan tarif Rp185 ribu per KK setiap bulan.
(Mar/mas)