Kelangkaan Solar tidak Kunjung Tuntas, LAMR Riau Soroti Kuota dan Distribusi
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendorong pembentukan tim terpadu untuk membenahi persoalan kelangkaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Riau.
Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf, mengatakan langkah cepat diperlukan menyusul penggerebekan gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM di sejumlah lokasi.
“LAMR mendorong segera diambil langkah-langkah reaktif, kesempatan pertama, berkaitan dengan penggerebekan gudang penimbunan BBM di sejumlah tempat,” kata Marjohan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (4/10/2026).
Menurutnya, penanganan perlu segera dilakukan agar penyimpangan dalam distribusi BBM tidak terus terjadi dan persoalan kelangkaan solar bersubsidi dapat diatasi.
Selain penindakan terhadap dugaan penyimpangan, LAMR Riau mendorong pemerintah dan pihak terkait mengkaji kebutuhan penambahan kuota solar bersubsidi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Namun, Marjohan menegaskan penambahan kuota harus disertai pengawasan ketat terhadap rantai distribusi untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
“Yang patut menjadi perhatian adalah pengawasan oleh pihak terkait, bagaimana mata rantai distribusinya, pasokan yang tepat sasaran, transparansi dan pengawasan itu sendiri secara keseluruhan,” ujarnya.
Marjohan menilai kelangkaan solar bersubsidi di Riau bukan persoalan baru. Kondisi tersebut, menurutnya, telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Salah satu dampak yang terlihat adalah antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, antrean panjang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan menimbulkan kemacetan.
“Hal ini tentunya berakibat ekonomi, biaya tinggi, waktu yang terbuang dan ketidakpuasan pelayanan dalam arti yang luas,” ungkapnya.
Karena itu, LAMR Riau meminta persoalan distribusi solar bersubsidi tidak dibiarkan berlarut-larut. Marjohan mendorong adanya penanganan lintas instansi melalui pembentukan tim terpadu.
“Supaya tidak berlarut-larut, perlu memang segera dibentuk Tim Terpadu, guna membenahi permasalahan tersebut secara cepat, tepat dan bermartabat,” ucapnya.
Menurut LAMR Riau, tim terpadu diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarpihak, mengawasi rantai distribusi, memastikan penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran, serta mengevaluasi kebutuhan kuota berdasarkan kondisi di lapangan.
