Bupati Siak Afni Z temui utusan khusus Wakil Presiden di VIP Room Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Minggu, (4/10/2026)/ (Dokpim : Deo)
Pekanbaru, InfoPublik- Pemerintah pusat merespons kondisi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Siak, Riau, yang viral di media sosial. Sekretariat Wakil Presiden dijadwalkan menurunkan tim untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, rencana peninjauan itu disampaikan Sekretariat Wakil Presiden sehari setelah video kunjungannya ke Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal viral di sejumlah platform media sosial. Video tersebut telah ditonton jutaan kali dan direpost 8.489 akun hingga menyebar secara nasional.
"Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak. Ini saya dapat info tim sudah di Pekanbaru, kami janjian ketemu di Bandara karena saya harus ke Jakarta berjuang soal DBH Migas siak," kata Afni, Minggu (4/10/2026).
Menurut Afni, tim khusus tersebut berjumlah delapan orang. Komunikasi terkait rencana kunjungan masih berlangsung hingga Sabtu malam, termasuk mengenai akses transportasi menuju lokasi dan penginapan.
"Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, ke sana hanya bisa dilalui kapal. Itupun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu," jelas Afni.
Kondisi akses tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat 3T Siak. Selain transportasi, wilayah tersebut juga belum memiliki fasilitas penginapan yang memadai.
Afni menyambut positif respons pemerintah pusat dan berharap kunjungan tim menghasilkan solusi konkret, terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat.
"Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkrit. Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah, dll," kata Afni.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Wakil Presiden adalah belum beroperasinya layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah 3T. Afni mengatakan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersedia, tetapi belum beroperasi.
"Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini," ungkap Afni.
Selain MBG, persoalan lain yang membutuhkan perhatian adalah akses jalan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Untuk menuju Dusun Mungkal melalui Teluk Lanus, perjalanan menggunakan kapal bahkan dapat memakan waktu sekitar enam jam.
Afni mengaku tidak dapat mendampingi tim secara langsung karena harus ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Badan Anggaran DPRD Siak untuk membahas proyeksi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas 2027.
"Saya tidak bisa menerima mereka hari ini karena saya berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Banggar DPRD Siak. Besok kami diterima Bapak Dirjen perimbangan keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah," ujar Afni.
Afni menyebut berdasarkan proyeksi yang diterima, DBH migas Siak pada 2027 berpotensi berkurang sekitar 70 persen. Karena itu, ia meminta adanya penjelasan dari Kementerian Keuangan terkait dasar perhitungannya.
"Saya sampaikan tim ini nanti akan diterima oleh Bapak Wakil Bupati dan jajaran. Saya juga minta Pak Wakil Bupati menunjukkan bagaimana kondisi riil di lapangan wilayah 3T," ujar dia.
Afni menegaskan, persoalan 3T di Siak perlu dilihat secara menyeluruh. Meski merupakan daerah penghasil minyak, industri kehutanan, dan perkebunan kelapa sawit, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh akses dasar secara layak.
"Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat," katanya.
Ia berharap peninjauan pemerintah pusat tidak berhenti pada kunjungan, tetapi menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah 3T.
"Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak," tegas Afni.
(Dep/MC Siak)
