Pemerintah Kalurahan Sinduadi, Mlati, Sleman, menggelar layanan proaktif jemput bola untuk aktivasi IKD sekaligus pendaftaran Perlinsos di Aula Kalurahan Sinduadi, Rabu (30/9/2026).
SLEMAN, InfoPublik – Pemerintah Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman, terus berupaya mendekatkan pelayanan publik di era digital melalui program jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Agenda proaktif ini dilaksanakan di Aula Kalurahan Sinduadi pada Rabu (30/9/2026), sekaligus membuka ruang bagi padukuhan untuk mengajukan permohonan layanan serupa secara langsung di wilayah permukiman warga.
Kaur Tata Laksana Kalurahan Sinduadi sekaligus penanggung jawab kegiatan, Zenis Ahmad Kiswara, menjelaskan, manuver ini merespons instruksi pemerintah pusat terkait peralihan dokumen kependudukan dari wujud cetak menuju format digital.
“Dari pusat memang ada peralihan dari dokumen kependudukan yang selama ini berbentuk cetak menuju era digital. IKD merupakan administrasi kependudukan secara digital dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Zenis memaparkan, urgensi layanan ini sangat tinggi. Dari total populasi Sinduadi yang mencapai 35.000 jiwa, sekitar 30.000 di antaranya berstatus wajib KTP.
Namun, data pencatatan sipil menunjukkan baru sekitar 5.000 warga yang sukses mengaktifkan IKD. Sadar akan gap angka tersebut, pihak kalurahan rutin menjadwalkan layanan jemput bola sebanyak empat kali dalam setahun.
Lebih dari sekadar memindahkan KTP ke dalam gawai, layanan terpadu ini juga memfasilitasi pendataan Perlinsos.
Zenis menekankan betapa vitalnya pemutakhiran data kependudukan ini agar selaras dengan arsitektur penargetan kesejahteraan nasional.
“Sistem Perlinsos sekarang sudah terkoneksi dengan berbagai data, termasuk Dukcapil, pertanahan, dan perbankan. Data tersebut digunakan untuk melihat kondisi masyarakat sehingga bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui sistem lintas sektoral tersebut, kelayakan penerima bantuan akan dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan desil kesejahteraan oleh pemerintah pusat secara otomatis.
Melalui gencarnya sosialisasi yang menyasar kanal digital seperti Instagram dan YouTube hingga koordinasi langsung di tingkat dukuh, Pemkal Sinduadi berharap masyarakat semakin proaktif memanfaatkan IKD guna menikmati efisiensi administrasi sekaligus memastikan kelaikan profil mereka dalam jaring pengaman sosial negara. (MC Kab. Sleman / KIM Pijar Mlati / Y. Edy Setyoharjo)
